Pemprov NTB Respons Kritik Mori Hanafi Terkait KUA PPAS APBD NTB yang Dianggap Tak Transpran

"Ini sudah keterlaluan. Warisan sekarang ini, di 2023 nanti saja sudah ada utang sekitar 600 an miliar yang harus pindah ke 2024. Maksudnya saya, kalaupun pendapatan dinaikkan untuk belanja yang prioritas, tetapi ini enggak," pungkasnya.

Sementara itu, Ruslan Turmuzi selaku ketua Fraksi BPNR dan anggota Banggar DPRD NTB mendukung langkah Mori Hanafi yang mempertanyakan rincian belanja daerah.

Sikap yang ditunjukkan Mori Hanafi, kata Ruslan merupakan hal wajar.

"Saya mendukung apa yang hendak dipertanyakan Pak Mori, itu hal biasa. Kita juga menanyakan rincian belanjanya," jelas Ruslan.

Perincian belanja daerah, harus dilihat pada apa yang menjadi arah atau pedoman penyusunan KUA PPAS.

Belanja daerah mesti disusun untuk menyelesaikan target RPJMD.

"Kedua, fokus kepada penyelesaian pembayaran utang, dan lain-lain," tandasnya.

(*)