Kasus Korupsi NTB

Proyek di Pemerintahan Kota Bima Ramai Diperiksa Aparat, Ketua DPRD: Ini Pertama Kali

Banyaknya Aparat Penegak Hukum (APH), yang membidik proyek-proyek di Pemerintahan Kota Bima tuai banyak tanya. 

Penulis: Atina | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Banyaknya Aparat Penegak Hukum (APH), yang membidik proyek-proyek di Pemerintahan Kota Bima tuai banyak tanya. 

Satu di antaranya, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan yang bertanya-tanya tentang ramai-ramainya APH memeriksa kegiatan fisik di Kota Bima

"Mungkin pertanyaan kita sama, kok rame-rame APH ini," ujarnya saat ditemui sejumlah wartawan, Rabu (16/11/2022). 

Semenjak menjadi anggota dewan selama tiga periode, Alfian mengaku ini pertama kalinya belanja modal Pemerintahan Kota Bima diperiksa APH. 

Baca juga: Wali Kota Bima Ngaku Akan Laporkan Pencurian Aset Pemkot Bernilai Puluhan Juta Rupiah

"Ini pertama kali, sebelumnya tidak pernah," akunya. 

Kendati demikian, Alfian tidak ingin berspekulasi terlalu jauh. 

Baginya, APH menyelidiki belum tentu ada hal-hal yang tidak baik dan kesalahan dalam pengerjaan proyek tersebut. 

Bisa jadi tegasnya, APH, baik itu KPK atau Polda yang saat ini sedang memeriksa sejumlah proyek fisik di Kota Bima, hanya menindaklanjuti laporan masyarakat.

Baca juga: Ajukan Penerbitan Sertifikat Sejak 2016 Tak Kunjung Terbit, Warga Geruduk Kantor BPN Kota Bima

"Mungkin Polda ada laporan masyarakat. Ya jelas harus ditindaklanjuti dong, sah-sah saja. Bukan berarti ada masalah," tegasnya. 

Pria yang juga Ketua DPD II Golkar Kota Bima ini meminta kepada publik, untuk tidak langsung menjustifikasi setiap penyelidikan APH, menandakan ada masalah. 

Pasalnya lanjut Alfian, seluruh pekerjaan fisik yang sudah berjalan dan dikatakan sedang diperiksa APH tersebut, telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Seperti yang kita tahu, BPK itu tidak hanya secara administrasi memeriksa tapi juga turun lapangan, bawa palu dan sebagainya loh karena mengecek fisik pekerjaan juga," beber Alfian. 

Ditanya pengawasan, Alfian mengaku pihaknya telah menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan SOP yang ada. 

Dewan melalui Komisi 3 pun kerap turun lapangan, tapi tidak menemukan masalah. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved