Respons Petani Tembakau di Lombok Timur Soal Proyek KIHT: Perjelas Dampak dan Tujuannya

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Pasar Lama Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur sedang berlangsung.

Akademisi, DPRD, hingga petani ramai-ramai melayangkan kritik proyek sentra tembaku yang dibangun Pemkab Lombok Timur ini.

Kepala Desa Borok Toyang Ahyar Rosidi secara tegas menilai proyek KIHT di Paok Motong itu keliru dan perlu dikaji ulang.

"Walaupun kita di desa Borok Toyang mayoritas masyarakatnya penghasil tembakau, namun sampai dengan detik ini belum jelas yang dimaksud KIHT tersebut," sebutnya.

Baca juga: KIHT Paokmotong Berikan Daya Ungkit Ekonomi dan Tak Rugikan Masyarakat

Ahyar melangatakan, pihaknya belum mendapat informasi arah proyek ambisius KIHT ini.

Apakah akan menjadi industri atau sebagai lokasi jual beli tembakau semata.

"Jikalau memang dijadikan tempat kawasan industri besar, saya rasa tempatnya tidak cocok dan itu akan menjadi persoalan di kemudian harinya," ungkapnya.

Ahyar sebagai petani tembakau mengaku pernah merupakan petani tembakau yang pernah mengikuti studi banding ke Kudus.

Sentra industri tembakau di Jawa Tengah itu adalah referensi pengembangan KIHT di Lombok Timur.

"Itu dari programnya Djarum, saya melihat proyek KIHT di sini jauh berbeda dengan yang di sana, terutama limbah dari KIHT itu ada di tempat yang terpisah," ungkapnya.

"Dari awal pembuatan rokok, dari bagaimana trashing-nya, brand-nya, kami pernah ke sana, dua kali kami ke Kudus diajak oleh Djarum, di mana semua tempatnya terpisah," sambungnya.

Terlebih lagi pembangunan KIHT dinilainya juga membutuhkan biaya yang sangat besar dan jika berhasil akan menjadi satu hal yang luar biasa ke depannya.

Namun, sambung Ahyar, perlu dipikirkan masalahnya jangan sampai setelah berjalan nantinya akan ada keluhan dari masyarakat yang lain.

"Nah itu, saya rasa coba dikaji ulang dulu, jangan hanya menghabiskan dana DBHCHT-nya di sana. Walaupun saat ini pembangunannya sendiri bisa dikatakan sudah 20 persen berdiri. Namun jangan hanya mendengarkan pemangku kebijakan oleh orang yang tidak sama pemikirannya dengan pelaku," ingatnya.

Baca juga: Warga Paok Motong Somasi Gubernur NTB, Buntut Penolakan Pembangunan KIHT Lombok Timur

Menurut Ahyar, yang paling utama ditekankannya bagi pemerintah terkait KIHT ini adalah sosialisasi, baik bagi petani, begitupun dengan para pengusaha tembakau.

Hingga nanti KIHT ini jelas arahnya, apakah akan digunakan pabrik, blend, trashing atau kemungkinan hanya sebagai tempat pembelian.

"Ini kan belum sepenuhnya sampai sosialisasinya ke desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Sedang Desa Borok Toyang sendiri yang sudah bermitra dengan Djarum dan 99 persen masyarakatnya petani tembakau belum mendapatkan sosialisasi," demikian Ahyar.

(*)