DPRD NTB Siap Ikut Berhemat Demi Sehatkan APBD 2023, Minta Eksekutif Eliminasi Belanja Tak Prioritas
Alasan Berhemat Demi Sehatkan APBD 2023, kondisi fisikal daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sakit-sakitan.
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - KUA-PPAS APBD 2023 tengah dibahas oleh Komisi di DPRD NTB bersama mitra kerja OPD lingkup Pemprov NTB.
Salah satu isu yang paling mengemuka dalam pembahasan tersebut adalah rasionalisasi rencana belanja dalam rangka penghematan anggaran untuk menyehatkan kondisi fiskal pemerintah daerah.
Ketua Komisi I DPRD NTB yang membidangi urusan pemerintahan, Syirajuddin yang dikonfirmasi di sela-sela rapat dengan OPD pada Senin (7/11/2022) kemarin mengungkapkan bahwa pihaknya memang memberikan penekanan terhadap rasionalisasi belanja-belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas.
"Sepanjang belanja yang tidak urgent dan prioritas, maka kita pangkas, kita pending dulu. Dalam rangka kita menjawab kondisi fiskal kita saat ini, karena beban kita banyak, beban hutang," ucapnya.
Baca juga: IPNU NTB Siap Dukung Gelaran WSBK Mandalika 2022 dan KTT G20 di Bali
Disampaikan politisi PPP itu bahwa kondisi fisikal daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sakit-sakitan.
Sehingga setiap tahun selalu menyisakan beban hutang. Bahkan di tahun anggaran 2022 ini sudah dipastikan akan kembali menyisakan hutang untuk dibayarkan di tahun anggaran 2023 nanti.
Karena itu langkah penghematan terhadap belanja yang dilakukan oleh DPRD NTB itu untuk memastikan di tahun anggaran 2023 nanti tidak ada lagi meninggalkan hutang.
"Pemangkasan itu justru semakin mempengaruhi untuk meningkatkan pencapaian target RPJMD. Karena yang kita pangkas belanja yang tidak prioritas, yang tidak berhubungan dengan target RPJMD," katanya.
Ditegaskan Syrajuddin bahwa penghematan belanja tersebut tidak hanya ditujukan pada eksekutif saja.
Baca juga: 100 Pemuda NTB Diproyeksikan Jadi Leader Marshal WSBK Mandalika 2022
Tapi juga pihaknya di DPRD Provinsi NTB juga siap untuk melakukan penghematan belanja.
"Semua, semua, termasuk kami juga akan hemat, akan mengirit. Sama-sama dalam rangka mengurangi beban fiskal kita, angggaran di sekretariat (dewan) yang tidak penting kita sisir juga," tegasnya.
Tidak hanya belanja operasional anggota DPRD NTB yang akan dihemat.
Tapi para anggota wakil rakyat juga siap dengan konsekuensi rasionalisasi belanja tersebut akan berpengaruh terhadap besaran jatah dana Pokir (aspirasi) yang akan mereka terima.
"Kita merasionalisasi belanja karena beban kita yang besar. Kalau rasionalisasi ini berpengaruh (berkurangnya Pokir), sepanjang itu bisa menjawab kondisi keuangan kita, tidak ada masalah," katanya.
