DPRD NTB Siap Ikut Berhemat Demi Sehatkan APBD 2023, Minta Eksekutif Eliminasi Belanja Tak Prioritas

Ditempat yang sama, anggota Komisi I DPRD NTB, H. Najamuddin menambahkan bahwa rasionalisasi belanja di APBD 2023 itu dilakukan untuk mencegah timbulnya hutang lagi di tahun terakhir kepemimpinan Gubernur, Dr. H. Zulkiflimansyah dan Wagub, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).

Baca juga: Jadwal Kapal DLN Oasis Rabu 9 November 2022 Rute Lombok ke Surabaya

"Agar Zul-Rohmi ini tidak lagi meninggalkan hutang baru ditahun terakhir jabatannya. Makanya program harus betul-betul sekala prioritas, yang tidak prioritas kita pangkas. 

Misalnya belanja honor-honor dan pelatihan-pelatihan yang tidak jelas di pangkas. Kalau tidak begitu berpotensi berhutang ratusan milyar lagi," katanya.

Dia juga sepakat dengan Syrajuddin bahwa rasionalisasi anggaran tersebut juga harus menyasar pada belanja di sekretariat DPRD NTB, dan termasuk juga Pokir dewan.

"Sekretariat Dewan ini kita akan pangkas juga, jangan boros harus hemat. Termasuk Pokir, silahkan tidak masalah dipangkas kalau memang anggarannya tidak ada," pungkasnya.

(*)