Berita Bima
Rumah di Sepanjang Bantaran Sungai Padolo Diratakan Pekan Depan, Puluhan Warga Belum Pindah
rumah di bantaran Sungai Padolo Kota Bima yang sudah diberi tanda untuk segera dirobohkan
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima kembali merencanakan penataan area bantaran Sungai Padolo Kota Bima.
Seperti yang dilansir dari Laman resmi Diskominfotik Kota Bima menyatakan, rencana tersebut berdasarkan hasil rapat pada Rabu (2/11/2022) diagendakan pada pekan kedua November ini atau pekan depan.
Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi mengungkap, masih banyak yang belum pindah dari 1.025 unit rumah relokasi.
Baca juga: KPU Kota Bima Verfak Lapangan, Temukan Warga Tak Akui Jadi Anggota Parpol
Untuk warga Jatibaru masih ada 12 unit, yang belum pindah dari 68 unit.
Oi fo'o dari 140 unit masih ada 35 unit dan di Kadole dari 533 unit, masih ada 173 unit yang belum pindah.
Wali Kota Bima juga mengklaim ketersediaan air bersih yang bermasalah sudah berjalan dengan baik beberapa bulan terakhir.
"Ini perlu langkah-langkah yang dipikirkan, seperti ketersediaan air bersih dalam beberapa bulan terakhir sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
Menurut orang nomor satu di Kota Bima ini, BWS maunya bersih, tidak ada lagi alasan.
Sehingga nantinya program JICA dan NUFREP World Bank harus bersih, upaya yang dilakukan adalah rumah yang sudah diberi tanda untuk segera dirobohkan.
"Konteks pemerintah prinsipnya adalah melindungi masyarakat, penuhi harapan mereka yang meminta fasilitas masjid, sekolah PAUD dan lainnya," tegas Lutfi.
Baca juga: Pengosongan Bantaran Sungai di Padolo Diundur Lagi
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Arif Roesman Effendi memaparkan, progres kesiapan.
Rencana implementasi pelaksanaan program UFCS2 JICA dan NUFREP World Bank tahun 2023, sejatinya menginginkan lokasi sepanjang bantaran sungai segera dibersihkan akhir tahun ini.
Arif Roesman pun menambahkan, adanya langkah-langkah yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima, menyambut implementasi 2 program tersebut dengan melengkapi data-data untuk disampaikan ke Kementerian PUPR.
(*)
