Berita NTB

DPRD NTB Resmi Laporkan Fihiruddin ke Polda NTB, Isvie: Biarkan Hukum Bekerja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB secara resmi melayangkan laporan atas nama M Fihiruddin ke Polda NTB.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TribunLombok.com/Sirtupillaili
DPRD NTB Resmi Laporkan Fihiruddin ke Polda NTB, Isvie: Biarkan Hukum Bekerja - Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB secara resmi melayangkan laporan atas nama M Fihiruddin ke Polda NTB.

Laporan tersebut dilakukan lantaran yang bersangkutan tidak menggubris surat somasi yang telah dikirim DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda yang dihubungi TribunLombok membenarkan adanya laporan tersebut.

Pihaknya mengatakan, laporan tersebut merupakan kesepakatan dari seluruh pimpinan dan unsur fraksi DPRD NTB.

Baca juga: Somasi Tidak Digubris, DPRD NTB Bakal Laporkan Fihiruddin ke Polda

"Iya benar, kan kita sudah kasi waktu dia 2×24 jam untuk menjawab somasi, meminta maaf dan mengklarifikasi, tetapi tidak ada, tidak datang. Makanya kita lakukan itu demi persahabatan dan kebaikan," kata Isvie melalui sambungan telepon pada Selasa siang, (18/10/2022).

Politisi Partai Golkar itu meminta semua pihak untuk saling memaklumi. Upaya menempuh jalur hukum diakuinya sebagai langkah menjaga marwah lembaga DPRD NTB dan Fihiruddin secara pribadi.

Pihaknya meminta Fihiruddin untuk menbuktikan ucapannya di persidangan.

"Kita ingin saudara Fihir membuktikan ucapannya, kan dia bilang itu fakta. Kita mau kebenaran untuk dibuktikan secara hukum. Ukuran kebenaran itu kan tidak bisa atas dasar subjektivitas masing-masing, biarkan hukum bekerja, supaya kondusiflah," papar Isvie.

Baca juga: Ketua Komisi V DPRD NTB Minta Kadispora yang Baru Matangkan Persiapan PON 2024

Lebih jauh, jika nanti dalam persidangan Aparat Penegak Hukum (APH) meminta DPRD NTB untuk melakukan pembuktian dengan tes urine atau sejenisnya, pihaknya mengaku siap.

"Kalau memang nanti kami diminta oleh Polda untuk melakukan pembuktian dengan test urine, kami akan laksanakan," ujar Ketua DPRD NTB itu.

"Pernyataannya makin mejadi-jadi. Daripada ribut di luar, kami manempuh jalur hukum," jelasnya.

Terpisah, Fihiruddin yang dikonfirmasi TribunLombok mengaku pihaknya masih menunggu penggilan APH.

"Posisi saya menunggu panggilan, dan akan saya buktikan omongan saya bukan hanya di persidangan, tetapi saya akan laporkan oknum anggota dewan yang diduga masih memakai barang haram tersebut di Direktorat Narkoba Polda NTB," tegas Direktur Logis NTB itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved