Berita Lombok Timur

Mantan Anggota Dewan Tersangka Korupsi Kasus Alsintan Lombok Timur Buka Suara

tersangka S dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Lombok Timur saat itu tak tahu bantuan untuk penerima dialihkan ke orang lain

DOK. Kejari Lombok Timur
Penyidik Kejari Lombok Timur bersama auditor BPKP Perwakilan NTB mengklarifikasi saksi-saksi dari ketua kelompok tani Kecamatan Jerowaru terkait penanganan kasus bantuan Alsintan Lombok Timur tahun 2018 di Kantor Camat Jerowaru, Lombok Timur, Selasa (19/4/2022). Tersangka kasus ini inisial S dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Lombok Timur saat itu tak tahu bantuan untuk penerima dialihkan ke orang lain. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kasus dugaan korupsi Penyaluran Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus bergulir.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur dan sudah menyeret nama sejumlah tersangka termasuk mantan anggota DPRD Lombok Timur berinisial S.

Setelah sekian lama ditetapkan tersangka, S akhirnya angkat bicara melalui penasihat hukumnya Suhardi tentang fakta baru kasus korupsi Alsintan Lombok Timur ini.

Baca juga: Modus Korupsi Alsintan di Lombok Timur Rugikan Negara Rp 3,8 Miliar: Akal-akalan Penerima Bantuan

Suhardi menghargai proses hukum yang kini tengah berjalan meskipun menurutnya, kliennya itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Apa yang dilakukan oleh klien kami S semata-mata dalam upaya menjalankan perintah undang-undang dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang memiliki kewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mengakses alat pertanian," kata Suhardi.

Advokat dari kantor Platonic Law Firm ini memaparkan, kasus ini bermula saat tahun 2018 saat Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian mencanangkan program perbaikan sarana dan prasarana pertanian.

Salah satunya dengan cara mengalokasikan anggaran untuk pengadaan atau penyaluran bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 2, Pompa Air, Rice Transplanter, Traktor Roda 4, Cultivator, Alat Tanam Jagung, Excavator, Sprayer Pertanian yaitu alat pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dan jenis alsintan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, anggarannya dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN Tahun Anggaran 2018 pada belanja barang dalam bentuk Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah atau alih status ke Lembaga Pemerintah lainnya.

"Dengan kata lain, pemerintah daerah atau kelompok penerima manfaat sebatas menerima bantuan alat sedangkan proses pengadaan Alsintan dijalankan secara langsung oleh pejabat pengadaan yang ada pada pemerintah pusat tanpa melibatkan Pemerintah Daerah," paparnya.

Pasca dilakukannya pengadaan Alsintan oleh pemerintah pusat, ditetapkanlah kemudian Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu penerima manfaat yang penyalurannya melalui Dinas Pertanian Lombok Timur.

Dalam upaya menindaklanjuti program pemerintah pusat tersebut, maka tersangka S dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Lombok Timur dan ketua fraksi PDIP meneruskan informasi tersebut kepada saksi AM.

AM kemudian merespons program tersebut dengan baik dan melakukan inisiasi terbentuknya Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kecamatan Suela dan Kecamatan Pringgaya.

"Secara faktual, UPJA Lemor Maju di Desa Suela, Kecamatan Suela dan UPJA Cahaya Pelita di Kecamatan Pringgabaya dapat dibentuk dan telah diketahui oleh Kepala Desa setempat serta telah dikukuhkan oleh Unit Pelaksana Tehnis Penyuluhan Pertanian (UP TPP)," urainya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved