Deretan Kasus Terkait Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi di Kasino

Enembe djadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September 2022. Namun, lagi-lagi Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK tersebut.

Editor: Dion DB Putra
KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Gubernur Papua Lukas Enembe setelah menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI ke-77 di Jayapura, Papua, Rabu (17/8/2022). Lukas Enembe terseret kasus gratifikasi proyek tahun 2020. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Tokoh Papua yang saat ini menyedot perhatian publik Indonesia dan masyarakat internasional adalah Lukas Enembe.

Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 5 September 2022.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Dilarang ke Luar Negeri sampai 2023, Simak Alasannya

Baca juga: Lukas Enembe Terseret Kasus Gratifikasi Rp 1 Miliar: Rekening Diblokir, Dicegah ke Luar Negeri

KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua serta dugaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Lukas Enembe pada 7 September 2022 atau dua hari setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Enembe mangkir. Enembe djadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September 2022. Namun, lagi-lagi Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK tersebut.

Ali mengatakan, pemeriksaan pada 12 September sedianya akan dilakukan di Markas Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Papua.

Pemilihan lokasi pemeriksaan tersebut bertujuan memudahkan Lukas memenuhi panggilan penyidik. Akan tetapi, saat itu tim penyidik hanya bertemu dengan kuasa hukum Enembe.

Korupsi APBD Papua

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada 19 September 2022 lalu memaparkan hasil rapat koordinasi terkait persoalan hukum yang menjerat Enembe.

Gubernur Papua Lukas Enembe.
Gubernur Papua Lukas Enembe. (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)

Rapat itu dilakukan karena penyidik KPK kesulitan untuk memeriksa Enembe yang berkeras tidak bersalah.

Bahkan para pendukung Enembe sempat berjaga di rumahnya dan menggelar unjuk rasa di Kota Jayapura, Papua.

Saat itu Mahfud turut mengundang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK tidak memaksakan penjemputan paksa mengingat kondisi di Papua yang rawan konflik.

Sebab, kediaman Enembe sempat dijaga oleh sejumlah pendukungnya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved