Rencana Penertiban PKL Depan RSUD Bima, Pedagang: Mau Kasih Makan Istri Anak Pakai Apa, Pak Dewan?

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Keputusan DPRD Kota Bima bersama Dinas Koperindag dan Pol PP menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di depan RSUD Bima menuai protes.

Protes ini disampaikan para PKL di depan RSUD Bima setelah mengetahui akan ditertibkan merujuk hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kota Bima akhir pekan lalu.

"Kalau kami dilarang jualan di sini, mau kasih makan apa istri dan anak kami pak dewan? Daripada curi, daripada dagang narkoba," ungkap seorang PKL, Ramliansyah, Senin (19/9/2022).

Ramliansyah merupakan pemilik lapak mobil di depan RSUD Bima yang akan ditertibkan Pemerintah Kota Bima.

Baca juga: Harga BBM Naik, Nelayan di Kota Bima Banting Setir Jadi Kuli Bangunan

Ramliansyah sudah tahu akan ditertibkan dari berita yang dimuat sejumlah media massa.

Ia mengungkap, bukannya tidak pernah berusaha untuk berjualan di dalam food court.

Akan tetapi, tidak pernah ada yang lowong karena di dalam sudah terisi semua oleh keluarga koordinator food court.

"Saya sudah beberapa kali ke Diskoperindag, ajukan diri. Sejak pertama kali food court itu selesai dibangun. Tapi apa, tidak ada yang kosong. Itu yang isi, semuanya anak, ipar dari koordinator PKL itu. Cek saja," bebernya.

Pengakuan Ramliansyah ini pun diamini pelapak lainnya yang langsung berkumpul saat didatangi wartawan.

Siti Sarah, penjual bakso mengatakan, tidak mungkin pelapak lain bisa masuk ke food court karena sudah terisi semua.

Seharusnya DPRD Kota Bima dan pemerintah, tidak hanya tahu menertibkan PKL tapi memberi solusi.

Ia juga membantah mereka menjadi biang kekumuhan Lapangan Pahlawan.

"Tiap hari kami sapu, bersihkan. Silahkan lihat sendiri, bersih. Sehelai daun pun, kami sapu," tegasnya.

Ia meminta kepada anggota DPRD Kota Bima, tidak hanya menerima aspirasi dari satu pihak saja, tapi juga dari mereka yang berjualan di pinggir jalan.