Berita Lombok Tengah
PMII Lombok Tengah Tolak Kenaikan Harga BBM, Berikut 4 Tuntutannya dalam Aksi Damai
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Tengah (PMII Loteng) melakukan aksi damai di halaman Kantor DPRD Lombok Tengah, Kamis (08/09/2022).
Penulis: Sinto | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Lombok Tengah (PMII Loteng) melakukan aksi damai di halaman Kantor DPRD Lombok Tengah, Kamis (08/09/2022).
PMII Lombok Tengah melaksanakan aksi damai tersebut dalam rangka menyuarakan penolakan atas kenaikan harga BBM.
Mereka menolak kenaikan BBM karena berbagai alasan.
Di antaranya kenaikan BBM dianggap memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah Berupaya Lindungi Rakyat dari Gejolak Harga Minyak Dunia
“Seperti halnya para nelayan, yang dengan harga BBM yang lama saja sudah memeberatkan mereka apalagi dengan kondisi saat ini,” ungkap irwan Hadi, pimpinan aksi damai tersebut.
Kendala dalam mendapatkan BBM di samping jauh, mereka kini juga harus membeli dengan harga yang mahal.
Ada 4 point tuntutan PMII Loteng dalam aksi damai yang dimaksud di atas:
1. Menolak secara tegas kenaikan BBM bersubsidi.
Baca juga: Harga BBM Naik Saat Harga Minyak Dunia Turun, Presiden Partai Buruh Curiga Pemerintah Cari Untung
2. Mendesak pemerintah secara serius dan bersungguh-sungguh memberantas mafia BBM.
3. Mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
4. Mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Aksi damai yang sempat memanas disambut Ketua DPRD Loteng, M Tauhid sembari duduk bersama mendengarkan keluh kesah massa.
Doa dan zikir bersama kemudian dipimpin perwakilan PMII menutup aksi damai itu.
Ketua DPRD M Tauhid menyampaikan rasa terima kasih sekaligus apresiasi terhadap kepedulian para mahasiswa dengan segala bentuk kebijakan pemerintah.
Ia pun bertegas menanggapi serius tuntutan mahasiswa.
Tuntutan ini sangat mulia, siapa pun sebagai warga bangsa Indonesia berhak dilibatkan.
Tauhid mengungkapkan, DPRD sepakat dan turut mendesak pemerintah memastikan kebijakan subsidi bisa tepat sasaran.
Selanjutnya apa yang menjadi tuntutan masa aksi mahasiswa akan segera kami tandatangani untuk kemudian segera ditembuskan ke DPR RI, katanya.
"Harapannya apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa didengar oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kebijakan eksekutif," tutup Ketua DPRD Loteng itu.
