Kisruh Ketua Umum PPP: Dipicu Ucapan Suharso Monoarfa Soal 'Amplop Kiai' hingga Elektabilitas

TRIBUNLOMBOK.COM - PPP kini tidak lagi dipimpin ketua umum Suharso Monoarfa usai Mukernas di Serang, Banten.

Partai berlambang Kabah ini kini dipimpin Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum DPP PPP.

Mardiono di satu sisi masih menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sehingga sedang memproses pengunduran diri agar fokus mengurus PPP.

"Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, Bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” ujar Mardiono usai Mukernas, Senin (5/9/2022) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: PPP Daftar Ketua Umum Baru ke Kemenkumham, Pergantian Suharso Monoarfa ke Mardiono

Pergantian Ketua Umum DPP PPP dari Suharso Monoarfa ke Mardiono ini rupanya dipicu berbagai hal.

Mulai dari polemik ucapan Suharso Monoarfa soal amplop kiai hingga performa elektabilitas PPP untuk menghadapi Pemilu 2024.

Ketua Majelis Syariah PPP KH Mustofa Aqil Siradj menyebut keputusan mencopot Suharso Monoarfa ini merupakan aspirasi dari berbagai pihak.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” urai Kiai Mustofa.

Sebelum Mukernas, Majelis Partai sejatinya telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso Monoarfa.

Isinya meminta Suharso mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP.

Namun, Suharso tidak kunjung meresponnya.

Ditambah lagi adanya sejumlah aksi meminta Suharso untuk mundur dari jabatannya oleh berbagai elemen seperti; santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai.

Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapannya terkait “amplop kiai” dan hal lainnya yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan mengatakan, pemberhentian dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduhan soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

"Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membeberkan beberapa dasar pertimbangan penetapan itu.

Salah satu di antaranya yakni ingin memfokuskan tingkat keterpilihan PPP pada Pemilu 2024 mendatang.

"Ya iya (terkait pemilu 2024, red) itu saja, yang lainya pemantik," ucap Arsul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9/2022) dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Tetap Solid, DPW PPP NTB Tak Terganggu Pemecatan Ketua Umum Suharso Monoarfa

Arsul menyatakan, kedudukan Suharso Monoarfa yang juga merupakan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu membuat partai hilang fokus.

Bahkan, dirinya mengambil beberapa hasil survei yang menunjukkan kalau tingkat elektoral PPP menurun dengan membandingkan pencapaian Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyalip PPP, temen-temen itu kan ini gimana sih," ucap Arsul.

Oleh karenanya, pergantian posisi Ketua Umum ini sebagai upaya pemisahan fungsi bagi Suharso Monoarfa untuk agar partai bisa fokus.

Sebab dalam internal PPP memang kata dia menginginkan jika petinggi partai seyogyanya fokus untuk pembenahan partai, dan tidak bekerja pada pemerintahan sebagai Menteri termasuk anggota DPR.

"Bukan, tidak menyalahkan Pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tutur dia.

Atas hal ini, Arsul turut menyampaikan alasan kenapa bukan dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Umum PPP padahal menjabat sebagai Waketum.

Arsul berkelakar, jika ditunjuk sebagai Ketum maka diyakini tidak akan maksimal mengurus partai karena dirinya saat ini juga merupakan anggota Komisi 3 DPR RI .

"Itu jawabannya kalau pak Arsul ditunjuk itu ga akan maksimal, di sini nya (DPR) ga maksimal di partainya juga pasti gak maksimal," tandasnya.

Di sisi lain, Suharso Monoarfa menegaskan, agar masalah di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Golkar, PAN, dan PPP Akan Deklarasi Koalisi di NTB untuk Pilpres 2024

Pasalnya, kini Suharso telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya sebagai ketua umum PPP.

Hal itu disampaikan Suharso saat hadir di acara Workshop Fraksi PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) dikutip dari Tribunnews.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara," kata Suharso.

Menteri PPN/Bappenas ini juga menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak ikut campur dalam konflik pemberhentiannya sebagai ketua umum.

"Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," tegasnya.

Suharso juga menegaskan, bahwa tidak ingin ada konflik di PPP jelang Pemilu 2024.

Pasalnya, ia merasa semua kader PPP telah lelah terus dihantam konflik di internal partai.

"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi yang tidak mau konsolidasi minggir," kata Suharso.

"Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP," jelas Suharso.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul VIDEO Sosok Muhamad Mardiono Jadi Plt Ketua Umum PPP untuk Gantikan Suharso Monoarfa, Fokus Tingkatkan Elektoral, Salah Satu Dasar Penggantian Suharso Monoarfa Sebagai Ketua Umum PPP dan Suharso Monoarfa Minta Tak Bawa-bawa Nama Presiden Jokowi di Konflik Internal PPP