Berita Bima

Sempat Bungkam, DPRD Kota Bima Akhirnya Buka Suara Soal SK Gubernur NTB tentang PAW Kader Nasdem

DPRD Kota Bima sudah menerima SK Gubernur NTB tentang PAW anggota Partai NasDem dan segera menjadwalkan pelantikan sesuai tata tertib

Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih. DPRD Kota Bima buka suara soal SK Gubernur NTB tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) legislator Partai NasDem. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Setelah sempat melakukan aksi bungkam, akhirnya DPRD Kota Bima buka suara soal SK Gubernur NTB tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) legislator Partai NasDem.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih mengungkap SK Gubernur NTB itu sudah diterima.

Ada 2 SK yang diterima oleh DPRD Kota Bima, yakni SK Nomor 171.2.501 tahun 2022 tentang peresmian pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudari Mutmainnah masa jabatan 2019 - 2024.

Kemudian SK kedua Nomor 171.3.500 tentang pemberhentian anggota DPRD Kota Bima Rahmat Saputra, tertanggal 28 Juli 2022 disertai ucapan terimakasih.

Baca juga: Kuasa Hukum Partai Nasdem Desak DPRD Kota Bima Agendakan Pelantikan Kadernya

Baca juga: Kisruh PAW Nasdem Kota Bima, Rahmat Saputra akan Gugat TUN SK Gubernur NTB

"Iya, SK itu sudah ada di DPRD Kota Bima," jawabnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Bima, Kamis (11/8/2022).

Politisi PAN ini mengungkap, pihaknya pun sudah menggelar rapat koordinasi yang berkaitan SK gubernur tersebut.

Ditanya hasil rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (10/8/2022) sekira pukul 13.00 WITA, diputuskan agar dibahas pada rapat tingkat tiga pimpinan dewan.

"Kami akan segera rapatkan, bagaimana dan apa, nanti setelah rapat selesai," ujarnya.

Syamsurih telah memerintahkan Sekretariat DPRD Kota Bima dalam hal ini Kabag Hukum agar SK Gubernur NTB tersebut, ditembuskan kepada Rahmat Saputra sebagai pihak yang diganti melalui PAW.

Syamsurih menegaskan, pihaknya tidak mengomentari proses hukum kasasi yang sedang berjalan saat ini.

Baca juga: Kisruh PAW Nasdem Kota Bima, Rahmat Saputra akan Gugat TUN SK Gubernur NTB

Syamsurih menegaskan, pihaknya hanya mengacu pada SK Gubernur NTB yang telah diterima oleh lembaga dewan.

Terkait desakan kuasa hukum Nasdem untuk segera menjadwalkan pelantikan, itu akan dibicarakan dalam rapat tiga pimpinan dewan.

"Semuanya berdasarkan tata tertib yang ada," pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved