Berita Bima
RDP Kisruh PDAM di DPRD Kota Bima Buntu, Dirut Nihil Solusi Malah Curhat Soal Pemda Tak Beri Uang
Ketika DPRD mendesak solusi yang bisa dilakukan PDAM Bima soal penyegelan air oleh eks karyawan, Dirut tidak memilikinya
Penulis: Atina | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Bima bersama PDAM Bima berakhir dengan kebuntuan.
RDP yang digelar Jumat (23/12/2022) sekira pukul 10.00 WITA ini, menghadirkan Plt Dirut PDAM Bima Khaerudin, perwakilan PUPR Kota Bima, perwakilan Dinas Perkim Kota Bima, Ketua dan anggota komisi-komisi di DPRD Kota Bima.
RDP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih.
Ketua Komisi II, Taufik A Karim yang dikonfirmasi via ponsel mengakui, RDP tersebut dihadiri para pihak yang lengkap.
Sayangnya, belum ada solusi apapun yang dihasilkan dari RDP tersebut karena Plt Dirut PDAM Bima yang hadir mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.
Baca juga: Kisruh Gaji 50 Eks Karyawan PDAM Ancam Keamanan Kota Bima, Warga Teriak Kesulitan Bersih
Selain itu, ungkap Taufik, Dirut PDAM bercerita soal Pemerintah Kabupaten Bima yang tidak memberikan anggaran untuk pembayaran gaji.
"Katanya ada dikasi bantuan oleh Pemda sebesar lima ratus juta, tapi itu untuk operasional. Bukan untuk gaji," ungkap Taufik.
Dalam RDP tersebut, kata Taufik, Dirut PDAM menginginkan adanya guyuran anggaran dari Pemda Bima untuk membayar gaji.
Alasannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyebutkan yang diinstruksikan membayar adalah PDAM bukan Pemda Bima.
"Inginnya Pak Dirut tadi itu, ada uang yang diberikan Pemda. Soal yang lain-lain, itu teknisnya PDAM, gitu maunya," beber politisi PPP ini.
Namun ketika dewan mendesak solusi yang bisa dilakukan PDAM soal penyegelan air oleh eks karyawan, Dirut PDAM tidak memilikinya.
"Kan yang kita inginkan solusi dari mereka (PDAM) soal segel air ini, tapi ya itu, tidak solusi yang diberikan," tandas Taufik.
Karena tidak ada solusi yang dihasilkan dalam RDP, rencana anggota DPRD Kota Bima mendatangi pihak Polres Bima Kota, agar membuka penyegelan.
"Untuk pengamanan sekaligus mungkin bisa membuka penyegelan, karena warga Kota Bima sekarang bergerak," ungkapnya.
