Pembina MUI NTB Sayangkan Langkah Kemenag Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyah Jombang

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Agama (Kemenag) RI mencabut izin operasional Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.

Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan gegabah oleh sejumlah pihak, tak terkecuali dari tokoh agama di NTB.

Pengasuh pondok pesantren Maraqitta'limat TGH Hazmi Hamzar, meminta Kemenag meninjau ulang keputusannya.

"Kalau izinnya dicabut, lalu bagaimana nasib pendidikan ribuan anak di ponpes itu?" sesalnya pada Senin (18/7/2022).

Seharusnya, cukup yang di proses hukum adalah pelaku yang diduga melakukan pen cabulan terhadap santri.

Bukan lembaga pondok pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan.

Baca juga: Fatwa MUI NTB: Hewan yang Terkena PMK Tidak Memenuhi Syarat Sah Sebagai Hewan Kurban

TGH Hazmi Hamzar khawatir tindakan pencabutan izin itu dapat menjadi celah memberangus pondok pesantren bagi yang tidak suka.

"Bagaimana kalau nanti ada orang yang menyusupkan orang orangnya ke semua pondok pesantren, lalu merencanakan sesuatu untuk menjebak atau merusak nama baik pesantren, baik dengan kasus asusila atau narkoba, kan bisa-bisa semua pondok pesantren ditutup," ujarnya khawatir.

Tindakan Kemenag mencabut izin ponpes Shiddiqiyah juga tidak memiliki pijakan hukum yang kokoh.

Bila alasannya hanya karena salah satu tokoh pondok itu diduga melaku kan tindakan asusila.

"Dalam hukum itu kan jelas, bahasanya 'barang siapa' berarti jelas itu arahnya ke pelaku. Tapi kalau lembaga yang dicabut izinnya, tentu (logika hukum) tidak bisa M Eseperti itu," imbuh Ketua Umum Perserikatan Ahlil Hukum Indonesia itu.

Ia lebih setuju, bila pemerintah mengambil alih penanganan pondok pesantren tersebut.

"Ambil alih saja, kemudian benahi apa yang masih dirasa kurang. Itu akan lebih baik daripada mencabut Jizin," ujarnya.

Kasus dugaan pencabulan itu dikatakan telah men coreng nama baik dunia pendidikan pesantren.