Dewan Sebut Penyusunan Anggaran Dimonopoli Bappeda, Sekda Dihujani Kritikan Pedas Saat Paripurna

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Setelah tertunda berkali-kali, sidang paripurna di DPRD Kota Bima dengan agenda penyampaian KUA/PPAS tahun 2023 akhirnya terlaksana, Rabu (13/7/2022) malam.

Sidang dibuka dengan situasi memanas, ketika palu dimulainya sidang baru saja diketok oleh Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan.

Eksekutif yang diwakili Sekda, H Mukhtar dihujani kritikan pedas dari dua anggota dewan, yakni Sudirman Dj dari Partai Gerindra dan Edy Ichwansyah dari PPP.

Sudirman mengungkap, saat ini yang menyusun dan penentu anggaran adalah Bappeda.

Baca juga: Bupati Sumbawa Bicara Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Rapat Paripurna DPRD

Bukan lagi BPKAD, selaku OPD yang memiliki tupoksi keuangan.

"Bappeda itu tugasnya berkaitan dengan perencanaan. Tidak ada soal uang. Informasi ini sudah meluas beredar," ungkap politisi Gerindra ini.

Karena tupoksi dan monopoli pekerjaan, menimbulkan kekakuan antara legislatif dan eksekutif.

Bahkan Sudirman mengungkap, ada bahasa yang kerap disampaikan oleh BPKAD jika ada usulan perubahan anggaran dilakukan, yaitu kalimat sudah dikunci Bappeda.

Baca juga: DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2022, Berikut Agenda dan Hasil Evaluasinya

"Jawabannya sudah dikunci Bappeda. Kami dari partai pengusung, mengkritisi ini. Kami mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini. Ke mana saja anda selama ini," ketus pria yang pernah bergelut di dunia advokat ini.

Sekda diminta segera mengembalikan tupoksi kedua OPD, sesuai dengan aturan yang ada.

Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal, yang membuat hubungan legislatif dan eksekutif rusak.

Hal senada juga disampaikan Edy Ichwansyah dari PPP.

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD KSB Paparkan Rekomendasi Terkait Aset Daerah dalam Paripurna

Dengan nada tinggi dan tegas, Edy mengungkap ada pejabat yang memberikan penafsiran tidak baik kepada wali kota.

Penafsiran yang tidak baik tersebut lanjutnya, berbuntut pada komunikasi dengan legislatif.

"Padahal kami ini partai pengusung. 80 persen isi dewan ini, adalah partai pengusung," tegasnya.

Tidak hanya penafsiran tidak baik, Edy juga menyebutkan soal masukan-masukan yang diberikan pejabat tertentu kepada wali kota dan berdampak pada perpecahan.

Menurutnya, hal ini tidak akan sehat bagi perjalanan pemerintah.

"Kita buka komunikasi, bukannya malah memecah belah dua institusi," pungkasnya.

Pantauan TribunLombok.com, sekda yang menjadi sasaran kritikan tidak memberikan jawaban atau respons apapun.

Hanya Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan sebagai pimpinan sidang yang menyatakan, jika apapun yang ada di ruang sidang adalah dinamika biasa.

Sehingga ia meminta kepada seluruh undangan dan anggota dewan, untuk saling menghormati.

Selain itu, Alfian juga menegaskan apa yang disampaikan dua anggota dewan kepada sekda ada baiknya segera diatensi.

Pasalnya kata Alfian, persoalan tupoksi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan.

"Tolong Pak Sekda, diperbaiki," ujarnya.

Wartawan sempat menemui sekda, mengklarifikasi soal tupoksi BPKAD yang dimonopoli oleh Bappeda.

Mantan kepala BKD ini mengaku tidak tahu dan mengarahkan wartawan untuk bertanya ke anggota dewan.

"Tidak ada itu. Saya tidak tahu. Coba tanya anggota dewan itu," jawabnya singkat, sembari memasuki mobil dan meninggalkan wartawan. (*)