DPRD NTB Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2022, Berikut Agenda dan Hasil Evaluasinya

4. Dalam hal tindak lanjut terhadap LHP BPK yang ada di OPD baik temuan-temuan administasi maupun keuangan, badan anggaran meminta agar pemerintah lebih bijaksana dalam melakukan koordinasi dan komunikasi sehingga tidak terkesan menghakimi dan lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan.

II. Bidang Perekonomian:

Baca juga: Sampah TPA Kebon Kongok Menggunung, Air dan Udara di Sekitarnya Tercemar

1. Hampir seluruh program pada OPD Bidang Perekonomian terkena rasionalisasi pada tahun 2021.

Padahal rata-rata program pada OPD tersebut strategis dan merupakan hasil penajaman dari RPJMD.

Banyak program yang sudah dibahas bersama komisi terkait terpangkas akibat dari rasionalisasi keuangan di OPD tersebut, sehingga badan anggaran mengkhawatirkan target RPJMD pada OPD tidak akan tercapai di sisa waktu yang hanya satu tahun lagi.

Karena itu badan anggaran meminta agar jangan ada lagi rasionalisasi pada program-program strategis, khususnya yang terkait dengan target target capaian RPJMD.

Baca juga: Warga Kampung Dekat TPA Kebon Kongok Sulit Mengakses Layanan Pembuangan Sampah

2. Badan anggaran menilai bahwa program industrialisasi yang menjadi unggulan dalam visi misi pemerintahan ini tidak berjalan dengan baik.

Perhatian pemerintah dalam kebijakan anggaran masih dirasa jauh dari cukup.

Sebagai contoh pemerintah yang tidak mempunyai peta jalan (road map) yang komprehensif terhadap program industrialisasi garam NTB.

Akibatnya kami tidak melihat adanya kebijakan anggaran yang jelas dalam industrialisasi garam ini.

Baca juga: DPRD NTB Gelar RDP dengan Komandan Lapangan MXGP Samota 2022

Padahal kebutuhan anggarannya juga tidak relatif kecil.

Termasuk juga pada program-program industrialisasi lainnya yang banyak sekali belum tersentuh.

3. Badan anggaran melihat bahwa program zero waste, pembiayaannya tertangani dengan baik.

Baik yang tercantum pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB maupun pada bantuan hibah keuangan yang diberikan langsung pada kelompok-kelompok masyarakat yang menangani masalah persampahan.

Baca juga: Pelari Kebanggaan NTB Lalu Zohri Minta Dukungan Doa Agar Tampil Maksimal di Kejuaraan Dunia

Badan anggaran berpendapat, walaupun anggarannya memadai masih ada beberapa persoalan, khususnya yang terkait dengan koordinasi dengan kabupaten/kota yang belum optimal.