DPRD NTB Gelar RDP dengan Komandan Lapangan MXGP Samota 2022

Keterlibatan Pemprov NTB di penyelenggaraan MXGP Samota sebatas untuk memfasilitasi penyelenggaraan

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
RDP Komisi I DPRD NTB dengan Dinas PUPR NTB di ruang rapat Komisi I Kantor DPRD NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi I DPRD NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB Ridwan Syah pada Rabu, (29/6/2022).

Saat RDP di Komisi I, Ridwan Syah memberikan penjelasan ihwal keterlibatannya dalam menyukseskan penyelenggaraan event MXGP Samota 2022 di Kabupaten Sumbawa sebagai Komandan Lapangan berdasarkan surat tugas dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Saya ditugaskan Gubernur, saya di SK-kan Gubernur jadi Komandan Lapangan dan bukan hanya saya saja. Juga semua OPD terkait,’’ kata Ridwan Syah, Rabu (29/6/2022).

Ridwan Syah menegaskan keterlibatan Pemprov NTB di penyelenggaraan MXGP Samota sebatas untuk memfasilitasi dan tidak sampai ikut masuk dalam teknis penyelenggaraan.

Baca juga: Nuansa Budaya Sumbawa di Panggung MXGP Samota 2022

Sebab penyelenggara MXGP dilakukan oleh pihak swasta.

"Kami tidak ikut sampai teknis penyelenggaraannya. Hanya memfasilitasi sesuai dengan kewenangan, karena tugas pemerintah itu memfasilitasi. Misal seperti Perhubungan, kalau ada macet siapa yang tangani, kalau ada yang sakit kan rumah sakit. Kalau infrastruktur jalan tidak baik kan ditangani PUPR," paparnya.

Menurut Ridwan Syah, dalam pelaksanaan event apapun, persoalan mendasar yang selalu menjadi hambatan dalam mensukseskan penyelenggaraannya adalah masalah infrastruktur.

Sehingga pemerintah perlu hadir memfasilitasi, misalnya seperti pemeliharaan jalan provinsi yang menuju Samota.

‘’Jadi saya tegaskan tidak ada Rp1 pun APBD NTB dikeluarkan untuk MXGP, silakan dicek, hanya untuk fasilitasi saja. Dan soal intensitas kehadiran saya di lokasi sebagai Komandan Lapangan karena kebetulan acaranya di Sumbawa. Jadi saya intensitas pergi ke sana karena kita tidak bisa PP (pulang pergi) Pak,” jelasnya.

Setelah mendengar paparan Ridwan Syah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Sirajuddin memberikan kesimpulan bahwa pihaknya melihat tidak ada persoalan yang terlalu serius dalam keterlibatan Pemprov NTB di pelaksanaan MXGP tersebut.

Namun pemanggilan Kadis PUPR tersebut lebih pada aksi tanggap dari Komisi I DPRD NTB terkait dengan isu-isu yang muncul ke permukaan, sehingga dipandang perlu dilakukan klarifikasi.

"Banyak isu-isu yang tidak sedap muncul dalam penyelenggaraan MXGP yang membuat stabilitas daerah terganggu. Karena itu kita ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi dari mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Setelah mendengar jawaban dari Ridwan Syah, secara logika kita juga masuk, rasional. Jadi untuk sementara ini tidak ada persoalan," ucap Sirajuddin.

Politisi PPP itu mengaku pihaknya dapat memahami posisi pemerintah dalam memberikan support dan dukungan untuk mensukseskan event MXGP tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved