Peringatan Keras KPK RI untuk Pemkot dan Pemkab Bima, Kemendagri : Percuma WTP Tapi Masih Bermasalah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menilai Pemkot dan Pemkab Bima, tidak menjalankan kesepakatan penyelesaian Aset P3D.
Penulis: Atina | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Lutfi menyampaikan, hingga rakor ini digelar sudah 247 aset P3D yang diserahkan, tinggal 391 aset lagi.
Pada akhir rakor disepakati dengan Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh Bupati Bima dan Walikota Bima.
BA tersebut berisi, kedua belah pihak secara bersama-sama hingga tanggal 14 Juni 2022 melakukan inventarisasi, rekonsiliasi dan pertukaran dokumen aset BMD.
Kedua, para pihak bersepakat pada tanggal 15 Juni bertempat di Kantor Gubernur NTB untuk melaporkan hasil inventarisasi dan rekonsiliasi BMD.
Ketiga, para pihak bersepakat pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kantor Gubernur NTB untuk menandatangani berita acara serah terima BMD dari Pemkab Bima ke Pemkot Bima.
Kesepakatan tersebut turut disaksikan Kasubdit Penataan Daerah Wilayah 2 Ditjen Otonomi Daerah Amril Rahim, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, Ketua DPRD Kab Bima M. Putera Feryandi dan Direktur Korsup Wilayah V Budi Waluya beserta tim.
KPK memastikan, akan terus memonitor perkembangan penyerahan aset P3D ini.
Harapannya, Kemendagri maupun Pemprov NTB memfasilitasi dan mengawasi seluruh proses serah terima aset P3D sampai tuntas.
(*)
