Kritik soal Zero Waste, Rohmi Sindir Anggota Dewan: Baca Anggaran Lebih Detail

Sebelumnya, ditaksir Pemkot Surabaya telah menganggarkan setidaknya sekitar 350 miliar/tahun untuk anggaran mengelola sampah.

Sementara itu, Provinsi NTB selama 3 tahun terakhir dari 2019 – 2021 yaitu sebesar Rp 47.275.190.588; untuk program zero waste.

Baca juga: Penasehat Hukum Kader Nasdem Kota Bima yang Di-PAW Sebut Proses Catat Hukum

"Terus itu dibilang berlebihan?" kata Rohmi.  

Ia merincikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah kegiatan yang dapat diaudit.

Anggaran yang besar itu pertama untuk TPA Kebon Kongok.

"Kebon Kongok itu kalua tidak dilakukan perluasan itu bencana yang terjadi di sana. Dan Kebon Kongok ini kan akumulasi dari apa yang telah dilakukan bertahun-tahun," kata Wakil Gubernur NTB itu.

Kedua, pembangunan jalan di Lemer.

"Itu sudah ada pabrik limbah B3. Kita sangat beruntung dipilih oleh pusat, sebagai tempat pembuangan limbah B3, tidak semua provinsi dapat.  Tapi jalannya nggak ada, jadi gimana dong, mau pabriknya dibongkar?" paparnya.  

"Gituloh, jadi anggarnnya ke sana. Makanya saya malas jawab karena enggak sesuai fakta di lapangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rohmi menyebutkan bahwa pihak dewan belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

"Tidak mengecek secara detail anggarannya itu, saya juga bingung kon pencucian uang. Pencucian uang apa?" herannya.

Baca juga: DPP Partai Nasdem Sebut Alasan Kader di Kota Bima Di-PAW, Wahidjan: Rahmat Saputra Langgar Kode Etik

Lebih lanjut, Rohmi mengakui SDM untuk mengelola sampah teramat kurang.

Satgas zero waste, kata Rohmi hanya sekitar 13 orang. Padahal idealnya, kata Rohmi bisa sampai 70-75 orang.

"Memang kita dari segi SDM terbatas, anggaran luar biasa terbatasnya, kita sidang menjerit kok malah dibilang pencucian uang," tutupnya.

(*)