Kritik soal Zero Waste, Rohmi Sindir Anggota Dewan: Baca Anggaran Lebih Detail

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Prov. NTB Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2022.

Rapat Paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian dan Penyerahan Keputusan DPRD Provinsi NTB Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2021.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB hanya memberikan sedikit saja pandangan soal cermatan LKPJ yang disampaikan DPRD Provinsi NTB.

Ditemui pasca-kegiatan, Rohmi mengaku pihaknya akan melakukan kajian terhadap catatan rekomendasi yang dilayangkan pihak Udayana.   

"Kita akui kok tidak semua mulus, apalagi masa pandemi, semua dalam keterbatasan," kata Rohmi pada Kamis siang, (19/5/2022).

Baca juga: Disnakertrans Lombok Tengah Gelar Dialog Sosial Ketupat May Day

Baca juga: Didorong Maju Jadi Calon Gubernur NTB pada Pilkada 2024, Rohmi: Kita Kaji

Namun, Rohmi mengaku bersyukur. Pasalnya, di tengah himpitan pandemi, provinsi NTB menurutnya menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi kita tertinggi se-Indonesia di triwulan pertama 2022.

Hal ini bisa menjadi trigger yang sangat baik ke depan.

"Kalo ada kurang-kurangnya biasalah. Namanya kita dalam pembangunan, enggak mungkin perfect-lah 100 persen semua," beber Ketua DPW NasDem NTB itu.

Cermatan Soal Program Lingkungan (Zero Waste)

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan buka suara soal program zero waste.

Menurutnya, program yang digagas Zul-Rohmi itu output-nya tidak signifikan.

Bahkan, program tersebut dinilai program gagal. Untuk itu, DPRD NTB meminta Pemprov agar menghentikan program yang terkesan pemborosan APBD.

Rohmi menanggapi santai tudingan tersebut. Ia meminta pihak legislatif untuk lebih cermat jika membicarakan soal zero waste.

"Sekarang dibicarakan anggaran, anggaran lingkungan kita terlalu sedikit. Mau kita bicara ideal, coba dibandingkan dengan Surabaya yang anggarannya sampai ratusan miliar," bebernya kepada awak media.

Sebelumnya, ditaksir Pemkot Surabaya telah menganggarkan setidaknya sekitar 350 miliar/tahun untuk anggaran mengelola sampah.

Sementara itu, Provinsi NTB selama 3 tahun terakhir dari 2019 – 2021 yaitu sebesar Rp 47.275.190.588; untuk program zero waste.

Baca juga: Penasehat Hukum Kader Nasdem Kota Bima yang Di-PAW Sebut Proses Catat Hukum

"Terus itu dibilang berlebihan?" kata Rohmi.  

Ia merincikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan ke sejumlah kegiatan yang dapat diaudit.

Anggaran yang besar itu pertama untuk TPA Kebon Kongok.

"Kebon Kongok itu kalua tidak dilakukan perluasan itu bencana yang terjadi di sana. Dan Kebon Kongok ini kan akumulasi dari apa yang telah dilakukan bertahun-tahun," kata Wakil Gubernur NTB itu.

Kedua, pembangunan jalan di Lemer.

"Itu sudah ada pabrik limbah B3. Kita sangat beruntung dipilih oleh pusat, sebagai tempat pembuangan limbah B3, tidak semua provinsi dapat.  Tapi jalannya nggak ada, jadi gimana dong, mau pabriknya dibongkar?" paparnya.  

"Gituloh, jadi anggarnnya ke sana. Makanya saya malas jawab karena enggak sesuai fakta di lapangan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rohmi menyebutkan bahwa pihak dewan belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

"Tidak mengecek secara detail anggarannya itu, saya juga bingung kon pencucian uang. Pencucian uang apa?" herannya.

Baca juga: DPP Partai Nasdem Sebut Alasan Kader di Kota Bima Di-PAW, Wahidjan: Rahmat Saputra Langgar Kode Etik

Lebih lanjut, Rohmi mengakui SDM untuk mengelola sampah teramat kurang.

Satgas zero waste, kata Rohmi hanya sekitar 13 orang. Padahal idealnya, kata Rohmi bisa sampai 70-75 orang.

"Memang kita dari segi SDM terbatas, anggaran luar biasa terbatasnya, kita sidang menjerit kok malah dibilang pencucian uang," tutupnya.

(*)