Berita Bima

Koalisi PTS di Bima Layangkan Surat Terbuka Setelah Mori Hanafi 'Dilengserkan' dari Pimpinan Dewan

Kepada TribunLombok.com, Selasa (26/4/2022), Koalisi PTS Bima dan Dompu menyatakan mereka menyampaikan sepuluh poin dalam surat terbuka tersebut.

Penulis: Atina | Editor: Dion DB Putra
ISTIMEWA/TAMSIS BIMA
Koordinator Koalisi PTS Bima dan Dompu, Dr Ibnu Khaldun. 

Keenam, dua anggota dan satu anggota DPRD NTB kurang efektif bekerja karena riwayat kesehatan, sehingga dapil enam mengalami kekosongan lebih dari dua tahun.

Ady Mahyudi masih proses PAW, Kaharuddin meninggal dan hingga saat ini belum ada informasi pergantian.

"Tentu hal tersebut berhubungan dengan politik anggaran untuk pelayanan aspirasi (dana pokir) di masing-masing dapil," ungkap pimpinan Perguruan Tinggi Taman Siswa (Tamsis) Bima ini.

Ketujuh, kata dia, adanya keterwakilan politik akan sangat memudahkan untuk mendapat dan mengagregasi kebijakan politik anggaran, yang bersumber dari anggaran tugas pembantuan, anggaran dana alokasi khusus dari kementerian dan atau hibah dari berbagai kembaga pemerintah swasta baik dalam maupun luar negeri

Kedelapan, lanjut Ibnu, Pulau Sumbawa pada 15 tahun masa reformasi memberikan kontribusi tertinggi untuk pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan ketahanan pangan.

Kesembilan, selama empat periode hasil pemilihan kepala daerah NTB, pengisian jabatan dari 42 jabatan eselon, hanya 5 hingga 7 persen saja, pejabat yang berasal dari Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Dengan demikian, tegas Ibnu, bila jabatan wakil ketua DPRD diganti maka menambah deretan ketidakberdayaan politik dan berubahnya komposisi pimpinan menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Pulau Lombok.

Kesepuluh, tandasnya, sosok Mori Hanafi menjadi sosok politisi mumpuni dan mendapatkan penerimaan yang baik dari konstituen.

Hal itu bisa dilihat dari lamanya Mori Hanafi menjabat baik sebagai anggota dewan dan juga sebagai pimpinan dewan dari kader Gerindra.

"Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB dan partai politik agar mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keterwakilan politik," ungkap Ibnu.

Dalam Koalisi PTS Bima ini, tergabung seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta di Bima dan Dompu.

Mulai dari Dr Ibnu Khaldun selalu pimpinan Tamsis Bima, Dr Ridwan selalu Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Muhlis MSi sebagai Ketua STISIP Bima, Hendra MSi sebagai Ketua IAI Muhammadiyah Bima dan Dr Dodo MSi sebagai Ketua STKIP Yapis Dompu. (*)

Berita lain dari Bima klik di sini

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved