Koalisi PTS di Bima Layangkan Surat Terbuka Setelah Mori Hanafi 'Dilengserkan' dari Pimpinan Dewan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - 'Lengsernya' politisi Gerindra Mori Hanafi dari kursi pimpinan DPRD Provinsi NTB mendapat reakasi dari sejumlah pihak.

Kini Koalisi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bima dan Dompu, melayangkan surat terbuka pada Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, hingga ke pimpinan umum Partai Gerindra.

Baca juga: Ketua DPD Gerindra NTB, Pathul Bahri: Pergantian Mori Hanafi Tak Boleh Dibawa ke Isu SARA

Baca juga: HBK Anggap Pergantian Mori Hanafi ke Farin Sebagai Penyegaran dan Hal Biasa, Beri Contoh DPRD DKI

Kepada TribunLombok.com, Selasa (26/4/2022), Koalisi PTS Bima dan Dompu menyatakan mereka menyampaikan sepuluh poin dalam surat terbuka tersebut.

Pertama, koalisi PTS mengatakan paradigma pembangunan pada masa pandemi harus menggunakan pendekatan kolaborasi, yang dasar pertimbangan geopolitik, dilandasi penguatan sistim.

Kedua, kelembagaan politik yang demokratis seperti partai politik, DPRD harus melakukan modernisasi dalam tata kelolanya.

Tentu saja ini mengacu pada amanat reformasi birokrasi, yakni memiliki sistim kerja yang terbuka, memberikan asas kepastian dan melayani dengan akuntabilitas yang tinggi.

"Karena akan menghasilkan kebijakan strategis yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas atau publik," ujar Koordinator Koalisi PTS Bima dan Dompu, Ibnu Khaldun.

Ketiga, lanjutnya, di era reformasi saat ini diberlakukan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dari komposisi politikus yang tampil sebagai pimpinan Dewan, menunjukkan adanya perwakilan dari Pulau Lombok dan Sumbawa.

Seperti masa kepemimpinan eksekutif Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Srinata-Thamrin Rayes, Zainul Mazdi - Badrul Munir, Zainul Mazdi-Muhammad Amin dan terakhir Zul-Rohmi.

Begitu juga pada kepimimpinan legislatif, mulai dari ketua DPRD Lalu Serinata, Sunardi Ayub, Suhaili, Lalu Sujirman dan Baiq Isvi Rufaeda.

"Sedangkan pimpinan dari perwakilan Pulau sumbawa di antaranya Abdul Kappi dan Muhammad Mori Hanafi. Itu jelas," tegas Ibnu.

Keempat, komposisi kepemimpinan historis pada masa awal terbentuk Sunda kecil sampai pada masa orde baru, keterwakilan politik selalu menjadi nuansa kebijakan pembangunan di NTB.

Kelima disebutkan, pergantian Mori Hanafi tidak memperhatikan keterwakilan politik yang sudah menjadi konsensus demokrasi (kesepakatan bersama) sejak bersatunya Pulau Lombok dan Sumbawa.

Keenam, dua anggota dan satu anggota DPRD NTB kurang efektif bekerja karena riwayat kesehatan, sehingga dapil enam mengalami kekosongan lebih dari dua tahun.

Ady Mahyudi masih proses PAW, Kaharuddin meninggal dan hingga saat ini belum ada informasi pergantian.

"Tentu hal tersebut berhubungan dengan politik anggaran untuk pelayanan aspirasi (dana pokir) di masing-masing dapil," ungkap pimpinan Perguruan Tinggi Taman Siswa (Tamsis) Bima ini.

Ketujuh, kata dia, adanya keterwakilan politik akan sangat memudahkan untuk mendapat dan mengagregasi kebijakan politik anggaran, yang bersumber dari anggaran tugas pembantuan, anggaran dana alokasi khusus dari kementerian dan atau hibah dari berbagai kembaga pemerintah swasta baik dalam maupun luar negeri

Kedelapan, lanjut Ibnu, Pulau Sumbawa pada 15 tahun masa reformasi memberikan kontribusi tertinggi untuk pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan ketahanan pangan.

Kesembilan, selama empat periode hasil pemilihan kepala daerah NTB, pengisian jabatan dari 42 jabatan eselon, hanya 5 hingga 7 persen saja, pejabat yang berasal dari Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Dengan demikian, tegas Ibnu, bila jabatan wakil ketua DPRD diganti maka menambah deretan ketidakberdayaan politik dan berubahnya komposisi pimpinan menjadi ketua dan wakil ketua DPRD Pulau Lombok.

Kesepuluh, tandasnya, sosok Mori Hanafi menjadi sosok politisi mumpuni dan mendapatkan penerimaan yang baik dari konstituen.

Hal itu bisa dilihat dari lamanya Mori Hanafi menjabat baik sebagai anggota dewan dan juga sebagai pimpinan dewan dari kader Gerindra.

"Kami meminta kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB dan partai politik agar mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keterwakilan politik," ungkap Ibnu.

Dalam Koalisi PTS Bima ini, tergabung seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta di Bima dan Dompu.

Mulai dari Dr Ibnu Khaldun selalu pimpinan Tamsis Bima, Dr Ridwan selalu Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Muhlis MSi sebagai Ketua STISIP Bima, Hendra MSi sebagai Ketua IAI Muhammadiyah Bima dan Dr Dodo MSi sebagai Ketua STKIP Yapis Dompu. (*)

Berita lain dari Bima klik di sini