Breaking News:

Polda NTB Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran HAM di Sirkuit Mandalika

Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan tidak ada pelanggaran hak asasi manusi dalam proses pembangunan Sirkuit Mandalika

TribunLombok.com/Sirtupillaili
Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Muhammad Iqbal menegaskan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses pembangunan Sirkuit Mandalika, di Lombok Tengah.

Dia memastikan semua proses pembangunan, termasuk pembebasan lahan dilakukan sesuai prosedur dan humanis.

Sejak melakukan pengamanan, sejak proses pembukaan lahan (land clearing) enam bulan lalu, sampai saat ini dia tidak menemukan pelanggaran HAM.

”Sama sekali tidak ada indikasi atau katakanlah pelanggaran HAM tadi,” kata Iqbal, saat ditanya wartawan di sela-sela mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ke Sirkuit Mandalika, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Potensi Bisnis UMKM di Kawasan Mandalika Capai Rp 109,1 Miliar

Menurutnya, pemerintah dan aparat justru melakukan upaya-upaya yang sangat humanis.

Sebelum melakukan pengamanan, aparat mendatangi warga satu per satu tanpa melihat legal standing atau kedudukan hukum mereka.

”Jadi memang bukan kapasitas saya untuk mengklarifikasi, tapi menurut kami dari kepolisian, jangankan melanggar HAM, kekerasan pun tidak ada,” tegasnya.

Polisi bahkan ikut mendorong agar perusahaan, dalam hal ini PT ITDC menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang manusiawi.

Baca juga: KSP Moeldoko: Ada Orang yang Tidak Ingin Mandalika Berkembang

”Memberikan rumah hunian dan lain-lainlah, silahkan dikonfirmasi (ITDC),” katanya.

Kapolda Iqbal bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah mendampingi KSP Moeldoko meninjau proses pembangunan Sirkuit Mandalika,di Lombok Tengah.

Setelah meninjau KEK Mandalika, di hari kedua kunjungannya, Moeldoko berdialog dengan sejumlah elemen masyarakat di Kota Mataram.

Dalam pertemun itu, warga menyampaikan berbagai keluhan terkait pengembangan pariwisata hingga persoalan lahan di KEK Mandalika.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved