13.541 Buruh Migran asal NTB Dipulangkan, 32 Orang Sudah Jadi Jenazah
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pulang kampung terus meningkat.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pulang kampung terus meningkat.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menunjukkan, sejak Januari hingga 19 Mei 2021, sebanyak 13.541 orang PMI pulang ke NTB.
Diantaranya PMI non prosedural 4.112 orang dan PMI prosedural 9.330 orang.
Sementara 32 orang PMI lainnya dipulangkan dalam kondisi sudah menjadi jenazah.
Baca juga: HATI-HATI, Rumah Warga Lombok Tengah Terbakar saat Ditinggal ke Sawah
Baca juga: Sepekan Setelah Lebaran, Kasus Positif Covid-19 Bertambah 269 Kasus di NTB
”Yang meninggal rata-rata karena sakit,” kata Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi, Senin (24/5/2021).
Kepulangan para PMI, kata Aryadi, bukan tanpa sebab.
Selain karena Covid-19, juga karena kontrak telah habis dan karena menjadi PMI unprosedural.
Dari sepuluh kabupaten kota di NTB, paling banyak PMI ini berlamat di Kabupaten Lombok Timur 5.800 orang.
Selannjutnya Kabupaten Lombok Tengah 4.520 orang, Lombok Barat 1.597 orang.

Kabupaten Sumbawa Besar 596 orang, dan Lombok Utara 299 orang.
Berikutnya sebanyak 237 orang PMI dari Kota Mataram, 190 orang asal Sumbawa Barat, 181 orang asal Bima, 96 orang dari Dompu, dan 19 orag dari Kota Bima.
Mereka dipulangkan dari lima negara penempatan terbanyak, yaitu Malaysia sebanyak 10.339 orang, Saudi Arabia 1.871 orang, Amerika 499 orang, Brunei Darussalam 231 orang, dan Singapura 129 orang.
Aryadi menyebut, pemulangan PMI terakhir hari Jumat (21/5/2021) sebanyak 17 orang, satu diantaranya meninggal dunia/jenazah.
Hal tersebut berdasarkan data yang diterimanya dari Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan dan KKP Kelas II Mataram.
Setibanya di Bandara Internasional Lombok, ke-16 PMI diperiksa kesehatannya oleh petugas KKP dan dinyatakan sehat.
Selanjutnya para PMI didata petugas Help Desk UPT BP2MI Mataram untuk pulang mandiri dengan kewajiban melapor ke desa asal dan protokol pencegahan Covid-19.
Baca juga: Heboh Isu Penculikan Anak di Medsos, Ternyata Santri Tak Mau Kembali ke Ponpes Setelah Libur
Aryadi membantah anggapan bahwa kepulangan mereka menyebabkan angka pengangguran di NTB semakin menumpuk.
Bagi PMI yang kontraknya berakhir, kepulangan mereka membawa modal dan pengalaman kerja.
”Ini akan membuka peluang bagi mereka untuk membuka usaha mandiri,” katanya.
Misalnya menjadi peternak atau usaha lain di sektor formal maupun informal.
Tinggal pemerintah daerah membina para mantan PMI dengan skill entrepreneurship, pelatihan usaha mandiri.
"Jadi belum tentu semuanya menambah pengangguran," ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), justru angka pengangguran terbuka di triwulan I tahun 2021 terbanyak diisi lulusan perguruan tinggi, bukan PMI.
Untuk mengatasi masalah pengangguran, menurutnya harus ditangani secara terintegrasi seluruh sektor. Bukan saja oleh Disnakertrans, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun pasar kerja luar negeri.
”Karena itu, tenaga kerja yang memiliki kualifikasi keahlian dan kompetensi terampil harus disiapkan,” ujarnya.
Tahun ini, pemerintah menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi terampil dan menyasar 1.000 orang dari dana APBN.
Baca juga: Sensen Bongkar Gaji jadi Asisten Raffi Ahmad, Capai 2 Digit jika Digabung Endorse
Saat ini, sesuai direktif Gubernur Provinsi NTB, Disnakertrans sedang melobi agar ada kontribusi dari CSR perusahaan untuk ikut mendukung dana pelaksanaan pelatihan usaha mandiri.
Pelatihan itu untuk calon pekerja, termasuk penambahan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi.
Sehingga bisa mengisi kebutuhan pasar kerja. Apalagi NTB ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional.
"Kami sedang memetakan jumlah perusahaan dan industri di NTB saat ini, berikut tenaga kerja yang ada dan kebutuhan pekerjanya ke depan," jelasnya.
Untuk menyiapkan hal itu, pihaknya intens membangun komunikasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah pusat di Lombok Timur yang sudah bertaraf internasional.
Berita terkini di NTB lainnya.
(*)