Breaking News:

PBH Mangandar Pertanyakan Perlakuan Istimewa Tersangka Pencabulan Anak Kandung

Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar mempertanyakan perlakuan istimewa aparat terhadap AA, mantan anggota DPRD NTB tersangka pelecehan anak kandung

TribunLombok.com/Sirtupillaili
Yan Mangandar, pendamping hukum dari BKBH Universitas Mataram 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar mempertanyakan perlakuan istimewa aparat terhadap AA (65), mantan anggota DPRD NTB, tersangka kasus pencabulan anak kandung.

Penangguhan penahanan dan rencana penyelesaian melalui jalur restorative justice dalam perkara itu dianggap sangat janggal.

”Penangguhan penahanan AA menunjukkan kepolisian tidak sensitif terhadap kasus-kasus kemanusiaan. Ini mengundang syak wasangka di tengah masyarakat,” kata Yan Mangandar, pendiri PBH Mangandar, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Mantan DPRD NTB Lecehkan Anak Kandung, Pengacara Korban Dorong Selesaikan Lewat Restorative Justice

Jika penangguhan penahanan karena alasan sakit, menurutnya masih bayak tersangka dalam kasus non kejahatan kemanusiaan sakit. Tapi mereka tidak ditangguhkan penahananya.

”Lalu kenapa di kasus yang melibatkan mantan pejabat legislatif 4 periode ini bisa ditangguhkan?” ujar Yan Mangandar.

Tonton Juga :

Terkait penyelesaian kasus melalui jalur restorative justice, Yan menjelaskan, salah satu syarat penting keadilan restoratif diterapkan yakni adanya pengakuan bersalah dari pelaku.

Sementra dalam kasus pencabulan yang dilakukan AA, sejak awal tersangka tidak mengakui perbuatannya.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Restorative Justice Kasus Pencabulan oleh Mantan DPRD NTB

Meski alat bukti, saksi, dan hasil visum telah cukup menyatakan dia bersalah, dia tetap tidak mengakui perbuatannya.  

Halaman
123
Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved