Breaking News:

Mantan DPRD NTB Lecehkan Anak Kandung, Pengacara Korban Dorong Selesaikan Lewat Restorative Justice

Tim kuasa hukum korban pelecehan seksual oleh ayah kandung mendorong penyelesaian perkara melalui jalur 'restorative justice'

TribunLombok.com/Sirtupillaili
KASUS PENCABULAN: Asmuni, ketua tim kuasa hukum korban pelecehan seksual memberi keterangan pers, Rabu (17/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tim kuasa hukum korban pelecehan seksual oleh ayah kandung mendorong penyelesaian perkara melalui jalur restorative justice

Alasannya, proses hukum bisa dihentikan karena kedua belah pihak telah berdamai. 

"Kami menilai ada ruang penerapan restorative justice, karena ada kesadaran dari korban menyelesaikan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kenyamanan dan kedamaian," kata Asmuni, ketua tim kuasa hukum korban pelecehan seksual, dalam keterangan pers, Rabu (17/3/2021). 

Baca juga: Cabuli Anak Kandung, Mantan DPRD NTB Bebas, LPA: Restorative Justice Tak Pantas bagi Predator Anak

Dalam perkara tersebut, pelaku berinisial AA (65), mantan anggota DPRD NTB, seorang politisi PAN diduga mencabuli anak kandungnya berinisial WM (17), masih SMA. 

AA diduga melakukan aksi bejat itu saat rumah sedang sepi, 18 Januari 2021. 

Tonton Juga :

Kala itu, ibu korban sedang berjuang di ruang isolasi untuk sembuh dari penyakit Covid-19. 

Asmuni menjelaskan, penerapan restorative justice sangat pantas untuk kebaikan dua belah pihak. 

Baca juga: Perselingkuhan Anggota DPRD dengan Istri Pelaut Terungkap: Masuk Kamar Lewat Jendela Seperti Pencuri

Sebab pelapor dan terlapor, antara anak dan bapak sudah saling memaafkan. 

Jika diteruskan akan menambah beban si korban. Sebab pelaku yang dituntut tidak lain ayah kandung sendiri. 

Perdamaian kedua pihak, lanjut Asmuni, terjadi 15 Februari 2021 lalu. 

Proses perdamaian tersebut sudah diteken bersama kedua belah pihak dan para saksi. 

Kini mereka sudah damai dan saling mengunjungi satu sama lain. 

"Alasan mendasar mengapa klien kami melakukan perdamaian murni karena kemanusiaan dan hubungan darah antara pelapor dan terlapor yang tidak bisa dipisahkan," katanya. 

Proses perdamaian itu dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. 

Baca juga: Polresta Mataram Pastikan Kasus Pencabulan Anak Kandung oleh Mantan Dewan Tetap Lanjut  

"Tidak ada unsur politik atau apa pun bentuknya yang menghasilkan perdamaian ini," tegasnya. 

Atas dasar perdamaian tersebut, tim kuasa hukum pun telah mencabut laporan laporan korban di Polresta Mataram. 

"Kami mempertimbangkan dampak negatifnya. Lebih-lebih kesehatan ayah kandung korban saat ini sedang sakit-sakitan," katanya. 

AA (65), mantan anggota DPRD NTB, tersangka pelecehan seksual terhadap anak kandung saat sesi keterangan pers, di markas Polresta Mataram.
AA (65), mantan anggota DPRD NTB, tersangka pelecehan seksual terhadap anak kandung saat sesi keterangan pers, di markas Polresta Mataram. (TribunLombok.com/Sirtupillaili)

Dengan situasi itu, Asmuni menilai, penerapan restorative justice dari aparat kepolisian akan memberi keadilan yang substantif bagi kedua pihak yang sepakat berdamai. 

"Mereka sepakat mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi. Serta kedua pihak sudah saling memaafkan," katanya. 

Sementara terkait penangguhan penahanan dan penghentian penyidikan, bagi Asmuni itu kewenangan kepolisian. 

"Kami tidak mencampuri kewenangan penegak hukum sepanjang baik bagi pelapor dan terlapor," katanya. 

Demikian pula, setelah laporan dicabut. Dia menyerahkan proses penyelesaian selanjutnya kepada aparat penegak hukum. 

Apakah akan mengambil kebijakan restorative justice atau melanjutkan perkara tersebut. 

Mereka akan menghormati apa pun keputusan aparat tersebut. 

Tapi bila kasus tersebut diteruskan ke meja persidangan, korban mengaku tidak akan hadir. 

Dengan kata lain, kini bola penanganan kasus tersebut kini berada di tangan aparat.

Baca juga: Cabuli Anak Tetangga, Pria 52 Tahun Menangis Akui Menyesal: Tembak Saja Saya

Di sisi lain, penerapan restorative justice dalam perkara tersebut ditentang sejumlah lembaga dan aktivis anak. 

Mereka mendesak kepolisian menyelesaikan perkara tersebut sampai tuntas. 

Supaya para pelaku pelecehan seksual mendapatkan hukuman dan efek jera. 

(*)

Penulis: Sirtupillaili
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved