Cabuli Anak Kandung, Mantan DPRD NTB Bebas, LPA: Restorative Justice Tak Pantas bagi Predator Anak

Jadi tersangka pelecehan seksual terhadap anak kandung, AA (65), mantan anggota DPRD NTB lima periode kembali menghirup udara bebas

TribunLombok.com/Sirtupillaili
Joko Jumadi, Ketua Relawan Sahabat Anak NTB 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Jadi tersangka pelecehan seksual terhadap anak kandung, AA (65), mantan anggota DPRD NTB lima periode kembali menghirup udara bebas.

Untuk sementara, penahanannya ditangguhkan setelah pihak keluarga melakukan proses perdamaian.
AA (65) diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya MW (17), saat rumah mereka sedang sepi, Senin (18/1/2021).

Ibu korban yang merupakan istri kedua AA, saat itu sedang dirawat di ruang isolasi Covid-19.

Akibat perbuatannya, korban mengalami trauma dan luka sobek di bagian sensitifnya.

Menyikapi penangguhan penahanan AA, para aktivis anti kekerasan seksual anak angkat suara.

Baca juga: AKHIR Perselingkuhan Wakil Ketua DPRD, Michaela Paruntu Menangis Memaafkan: Saya Bukan Malaikat

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi meminta kepolisian menjelaskan, apa hambatan dalam penanganan kasus tersebut.

Tonton Juga :

"Karena dalam pemberitaan-pemberitaan di awal polisi sangat yakin dengan kasus tersebut," katanya, pada TribunLombok.com, Sabtu (13/3/2021).

Terkait wacana penyelesaian kasus dengan Restorative Justice (RJ), menurutnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Baca juga: Korban Pelecehan Ayah Kandung Masih Trauma, Susah Makan, dan Takut Keluar Rumah

Para predator anak atau pelaku kekerasan seksual anak harus diberi hukuman seberat-beratnya. Sehingga menimbulkan efek jera.

"Kalau ada perdamaian antara pelaku dan korban hal tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara," katanya.

Kalau pun akhirnya polisi akan menghentikan kasus tersebut, maka polisi juga harus tegas dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Jangan sampai polisi hanya menangguhkan penahanan tersangka dan kasusnya dibiarkan mengambang tanpa ada kejelasan," katanya.

Publik harus diberi kepastian apakah kasus tersebut dilanjutkan atau tidak.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved