Krisis Pendidikan atau Krisis Seragam?

Oleh: Suherman
Penulis adalah peneliti di Lombok Research Center (LRC)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketika lebih dari 13 ribu hingga 21 ribu anak di Lombok Timur masih berada di luar sekolah, pemerintah daerah justru menerbitkan aturan yang menambah jenis seragam yang harus dimiliki siswa. Sulit menghindari pertanyaan sederhana: yang sedang dihadapi Lombok Timur hari ini sebenarnya krisis pendidikan atau krisis seragam?

Pertanyaan itu muncul setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 100.3.4.4/886/Dikbud/2026 yang mengatur penggunaan berbagai jenis pakaian seragam bagi siswa. Di atas kertas, kebijakan tersebut tampak baik-baik saja. Ada semangat membangun kedisiplinan, memperkuat identitas sekolah, sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda.

Tujuan itu tentu patut dihargai. Pendidikan memang bukan hanya soal transfer pengetahuan, melainkan juga pembentukan karakter dan pewarisan nilai-nilai budaya. Namun kebijakan publik tidak pernah cukup dinilai dari niat baiknya. Ia harus diuji dari relevansi dan dampaknya terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Dan ketika konteks itu dihadirkan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah penambahan jenis seragam merupakan kebutuhan paling mendesak bagi pendidikan Lombok Timur saat ini?

Baca juga: Dubes Kazakhstan Tertarik Kerjasama Bidang Pendidikan-Agrikultur dengan NTB

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Lombok Timur pada 2025 masih mencapai 173.790 jiwa atau sekitar 13,53 persen dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 42 ribu jiwa masih hidup dalam kategori miskin ekstrem. Pada saat yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP baru mencapai 85,34 persen. Artinya, masih ada cukup banyak anak usia SMP yang belum menikmati pendidikan pada jenjang yang semestinya.

Persoalan itu diperkuat oleh data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menunjukkan jumlah anak tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan di Lombok Timur berada pada kisaran 13 ribu hingga lebih dari 21 ribu anak. Sementara itu, sedikitnya 152 sekolah masih membutuhkan revitalisasi dan perbaikan berkelanjutan.

Jika melihat fakta-fakta tersebut, sulit mengatakan bahwa persoalan utama pendidikan Lombok Timur hari ini adalah kurangnya variasi seragam sekolah.

Justru sebaliknya. Tantangan terbesar pendidikan daerah ini masih berkisar pada akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bukan bagaimana membuat anak tampil lebih seragam, melainkan bagaimana memastikan lebih banyak anak dapat masuk, bertahan, dan menyelesaikan pendidikan mereka.

Biaya yang Tidak Pernah Dianggap Masalah

Sering kali pemerintah melihat seragam semata-mata sebagai instrumen kedisiplinan. Padahal bagi sebagian keluarga, seragam adalah biaya. Dan biaya, sekecil apa pun, tidak pernah netral.

Bagi keluarga yang memiliki pendapatan tetap dan relatif mapan, tambahan satu atau dua jenis seragam mungkin hanya berarti pengeluaran tahunan. Namun bagi keluarga petani kecil, buruh tani, nelayan, pekerja informal, dan rumah tangga miskin lainnya, tambahan biaya pendidikan berarti pengurangan terhadap kebutuhan lain yang sama pentingnya.

Dalam kajian pendidikan, kondisi ini dikenal sebagai hidden cost of schooling atau biaya tersembunyi pendidikan. Sekolah memang tidak memungut biaya pendidikan secara langsung, tetapi keluarga tetap harus menanggung berbagai kebutuhan pendukung agar anak dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

Penelitian Amra Sabic-El-Rayess yang diterbitkan dalam Compare: A Journal of Comparative and International Education menunjukkan bahwa biaya seragam dapat menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan kelompok miskin. Seragam yang awalnya dirancang untuk menciptakan kesetaraan justru berpotensi menghasilkan eksklusi ketika tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhinya.

Persoalannya menjadi lebih relevan ketika dilihat dalam skala yang lebih luas. Pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 130.029 siswa SD yang tersebar di 784 sekolah serta sekitar 60 ribu hingga 70 ribu siswa SMP di seluruh Lombok Timur. Jika setiap keluarga harus menyediakan beberapa jenis seragam tambahan dengan biaya ratusan ribu rupiah per anak, maka akumulasi beban yang muncul bukan lagi persoalan rumah tangga individual, melainkan persoalan sosial dalam skala kabupaten.

Dampaknya mungkin tidak terlalu terasa bagi kelompok menengah ke atas. Namun bagi keluarga yang hidup di sekitar garis kemiskinan, tambahan biaya tersebut dapat menjadi tekanan yang nyata.

Ketika Seragam Menjadi Penanda Status Sosial

Masalah yang lebih serius sesungguhnya tidak berhenti pada aspek ekonomi. Di sekolah, kemiskinan sering kali tidak terlihat dalam rapor. Ia terlihat dari hal-hal kecil: sepatu yang mulai rusak, tas yang dipakai bertahun-tahun, atau seragam yang berbeda dari teman-temannya. Anak-anak sangat cepat mengenali perbedaan tersebut.

Karena itu, ketika standar berpakaian semakin banyak dan semakin spesifik, sekolah tanpa sadar ikut memperlihatkan siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Padahal salah satu tujuan utama seragam sekolah adalah menyamarkan perbedaan sosial tersebut.

Ironisnya, semakin banyak atribut yang diwajibkan, semakin besar pula kemungkinan identitas ekonomi siswa terlihat. Anak yang tidak mampu memenuhi seluruh ketentuan berpotensi merasa berbeda, minder, atau terasing dari lingkungan sekolahnya sendiri.

Bagi sebagian anak, persoalannya bukan sekadar tidak memiliki seragam yang sama. Persoalannya adalah rasa malu yang muncul ketika mereka harus menjelaskan mengapa tidak mengenakan pakaian seperti teman-temannya. Dalam banyak penelitian pendidikan, perasaan tidak menjadi bagian dari lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Berbagai penelitian internasional juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami perundungan dan pengucilan sosial. Kemiskinan yang tampak secara visual sering kali menjadi bahan ejekan, sindiran, atau perlakuan yang membuat anak merasa tidak menjadi bagian dari kelompoknya.

Dampak seperti ini memang tidak selalu terlihat dalam statistik pendidikan. Namun pengaruhnya terhadap kepercayaan diri, motivasi belajar, dan keberlanjutan pendidikan anak bisa berlangsung jauh lebih lama daripada masa berlaku sebuah kebijakan.

Soal Prioritas

Perspektif pendidikan inklusif memberikan cara pandang yang berbeda terhadap persoalan ini. UNESCO dalam Global Education Monitoring Report 2020 menegaskan bahwa pendidikan inklusif berarti menghilangkan seluruh hambatan yang menghalangi anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Hambatan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan fasilitas, jarak sekolah, atau disabilitas. Kemiskinan juga merupakan hambatan yang harus diatasi.

Dengan ukuran tersebut, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap aturan, melainkan oleh sejauh mana aturan itu membantu anak tetap berada di sekolah.

Di satu sisi, daerah ini masih memiliki puluhan ribu anak yang berada di luar sistem pendidikan. Di sisi lain, pemerintah justru menambah standar partisipasi yang harus dipenuhi siswa. Pada saat yang sama, lebih dari seratus sekolah masih membutuhkan perbaikan dan revitalisasi.

Tidak ada kebijakan yang lahir di ruang kosong. Setiap keputusan publik sekaligus mencerminkan apa yang dianggap penting oleh pemerintah. Karena itu, polemik seragam sekolah sesungguhnya bukan hanya perdebatan mengenai pakaian yang dikenakan siswa.

Ketika ribuan anak masih berada di luar sekolah, ketika angka partisipasi pendidikan tingkat SMP belum mencapai 90 persen, dan ketika ratusan ruang kelas masih membutuhkan perbaikan, publik berhak bertanya apakah energi birokrasi telah diarahkan pada persoalan yang paling mendesak.

Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah bertambahnya jenis seragam yang dikenakan siswa, melainkan berkurangnya jumlah anak yang tertinggal dari bangku sekolah.

Tentu tidak ada yang salah dengan upaya melestarikan budaya Sasak melalui lingkungan pendidikan. Identitas lokal memang perlu diwariskan kepada generasi muda. Namun pelestarian budaya tidak harus dilakukan melalui kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga. Tujuan yang sama dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih inklusif, seperti penyediaan bank seragam, peminjaman pakaian adat oleh sekolah, atau kegiatan budaya yang tidak mewajibkan orang tua mengeluarkan biaya tambahan.

Pada akhirnya, kualitas sebuah kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa baik bunyi aturannya, melainkan oleh seberapa tepat ia menjawab persoalan yang sedang dihadapi.

Anak dari keluarga mampu mungkin tidak pernah merasakan persoalan yang ditimbulkan oleh tambahan jenis seragam. Namun kebijakan publik tidak dibuat untuk mereka yang paling kuat. Kebijakan publik dibuat untuk memastikan mereka yang paling lemah tidak semakin tertinggal.

Karena itu, pertanyaan terpenting dari polemik ini bukanlah berapa jenis seragam yang harus dimiliki siswa. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut membantu lebih banyak anak tetap bersekolah atau justru menambah beban yang harus mereka tanggung.

Di daerah yang masih memiliki ribuan anak tidak sekolah, ratusan sekolah yang membutuhkan revitalisasi, dan lebih dari 173 ribu penduduk miskin, jawaban atas pertanyaan itu seharusnya menjadi kompas utama setiap kebijakan pendidikan.

Sebab masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh keseragaman pakaian yang dikenakan anak ketika masuk gerbang sekolah, melainkan oleh kemampuan negara memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal di luar gerbang itu.

(*)