Jangan Sembunyikan Kewajiban di Balik Kata 'Memuliakan'

Mensejahterakan kaum duafa bukan proyek moral, melainkan kewajiban pemerintah daerah yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah tidak sedang “berbuat baik”, melainkan menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya. Dalam kerangka ini, setiap rupiah anggaran publik adalah instrumen keadilan, bukan simbol kebaikan hati.

Kewajiban itu hanya bisa dipenuhi melalui kebijakan yang adil, sistem yang kuat, serta keberanian keluar dari pendekatan seremonial menuju perubahan struktural mulai dari akurasi data, integrasi program, hingga pembukaan akses ekonomi yang nyata. Jika itu tidak dilakukan, maka semua narasi tentang “memuliakan manusia” hanya akan menjadi kalimat indah yang menutupi kegagalan yang nyata. Semoga ini menjadi renungan kita bersama untuk terus berbuat sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Agar NTB makmur mendunia seperti jargon awal kampanye itu dapat terwujud. Amin...