Percepat Desa Berdaya 2026, Pemprov NTB Fokus Intervensi 6.218 KK Miskin Ekstrem

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB mempercepat Program Desa Berdaya 2026 untuk menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem secara lebih tepat sasaran melalui intervensi langsung kepada kepala keluarga miskin ekstrem.
• Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan program harus berdampak nyata, berbasis potensi desa, serta didukung pengawasan ketat agar bantuan tidak sia-sia.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya dengan pendekatan baru yang lebih tegas dan terarah, yakni memastikan seluruh intervensi benar-benar menyasar kepala keluarga miskin ekstrem dan mampu mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut secara nyata.

Penegasan ini disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat memimpin rapat penguatan dan pra-pengawalan Program Desa Berdaya di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (1/5/2026), bersama perangkat daerah terkait dan Tim Ahli Gubernur.

Iqbal menekankan bahwa program ini tidak boleh berjalan secara administratif atau sekadar menyalurkan bantuan, tetapi harus menjadi instrumen nyata pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Program ini harus tepat sasaran dan berdampak. Tidak boleh ada bantuan yang tidak produktif. Kita ingin masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan ekstrem, bukan hanya menerima bantuan,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh penerima manfaat wajib difokuskan pada kepala keluarga miskin ekstrem. Setiap bentuk intervensi, khususnya pengembangan usaha, harus disesuaikan dengan kemampuan penerima manfaat serta potensi ekonomi desa agar dapat tumbuh dan berkelanjutan.

“Jangan asal membuka usaha. Pastikan sesuai kebutuhan dan potensi desa. Kalau tidak tepat, tidak akan berkembang dan justru menjadi beban baru,” ujarnya.

Selain itu, Iqbal mengarahkan percepatan realisasi program, termasuk penyaluran dukungan anggaran Desa Berdaya tematik serta bantuan langsung kepada keluarga miskin ekstrem dalam skema Desa Berdaya transformatif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dengan kesiapan teknis yang matang agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.

Dalam aspek tata kelola, Gubernur menegaskan pentingnya sistem pengawasan berbasis manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan terkendali.

“Setiap potensi masalah harus bisa dibaca sejak awal. Kita tidak boleh menunggu masalah besar baru bertindak. Semua harus terkontrol,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar evaluasi dilakukan secara berkala terhadap perkembangan program, sekaligus menyiapkan sejak dini perencanaan Desa Berdaya tahun 2027 agar lebih terstruktur, tepat sasaran, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya dirancang sebagai program unggulan daerah berbasis kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah provinsi sebagai pengarah utama yang memastikan integrasi kebijakan berjalan efektif.

Program ini mengusung pendekatan tematik dan transformatif dengan fokus pada desa-desa kantong miskin ekstrem. Pada tahap awal tahun 2026, pelaksanaan difokuskan pada 40 desa dengan sekitar 6.218 kepala keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran intervensi prioritas.

Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap dan berbasis data, melalui pendampingan intensif agar penerima manfaat tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas secara ekonomi dalam kurun waktu yang terukur.

Pemprov NTB menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi besar pembangunan berbasis desa untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

“Ini bukan program biasa. Ini langkah serius untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam kemiskinan ekstrem. Kita harus mulai sekarang dan memastikan hasilnya nyata,” tutupnya.

Baca juga: 250 Desa di NTB Dapat Rp300 Juta dari Program Desa Berdaya