TAG
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
-
Nico Afinta optimis Kementerian Hukum dan HAM dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16
Selasa, 4 Februari 2025
-
Pemerintah Provinsi NTB diminta segera menyusun dan menetapkan mekanisme baku pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sekolah non BLUD.
Senin, 10 Juni 2024
-
Pemkab Lombok Tengah berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Kamis, 30 Mei 2024
-
Pemerintah Kota Bima kembali meraih prestasinya dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Kamis, 30 Mei 2024
-
Menurutnya, pencapaian ini luar biasa sehingga dia mewakili segenap komponen DPRD Lombok Tengah memberi apresiasi penuh dan setinggi-tingginya.
Senin, 29 Mei 2023
-
Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB tahun 2023.
Jumat, 12 Mei 2023
-
DPRD Provinsi NTB menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK NTB atas Laporan LKPD Pemprov NTB tahun 2021.
Jumat, 20 Mei 2022
-
Kepala Perwakilan BPK NTB Ade Iwan Ruswana mengatakan diberikannya opini WTP ini lantas tidak menjamin bahwa pengelolaan keuangan Pemprov NTB terbebas
Jumat, 20 Mei 2022
-
Predikat ini merupakan kedelapan kalinya, diperoleh Pemerintahan Kota Bima sejak tahun 2013 lalu di masa kepemimpinan H Qurais-H Arahman
Rabu, 11 Mei 2022
