Pemprov NTB Raih WTP Sebelas Kali Berturut-turut, Gubernur Zul: Harus Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2021.

Diketahui, BPK NTB telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi NTB tahun 2021 kepada Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Mataram, Jumat 20 Mei 2022.

Kepala Perwakilan BPK NTB Ade Iwan Ruswana mengatakan diberikannya opini WTP ini lantas tidak menjamin bahwa pengelolaan keuangan Pemprov NTB terbebas dari permasalahan.

Baca juga: Pemerintahan Kota Bima Kembali Raih Predikat WTP

Baca juga: Bantah Suap BPK Demi Predikat WTP, Ade Yasin Sebut Inisiatif Anak Buah: Saya Dipaksa Tanggung Jawab

Menyadari hal tersebut, Gubernur NTB Zulkieflimansyah selepas Rapat Paripurna menegaskan kekurangan yang disebutkan oleh BPK NTB menjadi ruang bagi Pemprov untuk terus memperbaiki diri.

“Saya kira ini harus ada caranya, makin lama makin baik kan gitu,” kata Gubernur Zulkieflimansyah, Mataram, Jumat 20 Mei 2022.

Kekurangan-kekurangan Pemprov NTB yang disebutkan oleh BPK NTB, kata Bang Zul sapaan akrabnya disebabkan oleh beragam situasi.

Seperti lalainya sejumlah oknum dalam membuat catatan pertanggungjawaban.

Pemprov pun diakui Bang Zul tidak mampu mengontrol hingga ke tingkat terkecil dalam bantuan keuangan yang digelontorkan dalam jumlah besar.

Adanya kekurangan-kekurangan yang disebutkan oleh BPK NTB membuat Pemprov mau tidak mau harus mengakui masih lemah dalam proses pertanggung jawaban keuangan.

“Dan kita harus mengakui memang bahwa banyak bantuan terutama menyangkut rakyat itu terkadang abai terhadap pertanggung jawaban,” akunya.

Akan tetapi kedepannya akan terus perbaikan yang dilakukan oleh Pemprov NTB dalam pertanggungjawaban keuangan.

(*)