DPRD Lombok Timur Minta Pemda dan Baznas Perhatikan Guru PAUD

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – Komisi II DPRD Lombok Timur meminta Pemda dan Baznas memperhatikan para guru PAUD.

Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur Muhammad Holidi menyarankan supaya pemerintah ikut memperhatikan para guru.

Termasuk Baznas yang dapat memberikan perhatian dari program kesejahteraan guru, meskipun saat ini masih terbatas untuk guru SD dan SMP swasta.

“Kami dorong supaya guru-guru SD dan SMP diserahan ke masing-masing sekolah melalui dana BOS untuk pemberian insentif,” kata Holidi usai hearing bersama guru PAUD, Jumat (26/9/2025).

Dia melanjutkan, saran lainnya para guru-guru PAUD nantinya diarahkan ke Baznas melalui program kesejahteraan guru.

“Kalau PAUD kita masukkan dia di Baznas,” ucapnya.

Baca juga: Guru PAUD di Lombok Timur Mengadu ke Dewan Soal Gaji

Selanjutnya mendorong supaya guru-guru PAUD juga dapat diberikan hak untuk mengikuti PPG supaya mendapatkan sertifikasi seperti guru lainnya.

“Tahun berikutnya supaya teman-teman PAUD punya hak untuk mengikuti PPG,” katanya.

Himpunan  Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Lombok Timur mendatangi kantor DPRD, Jumat (26/9/2025). 

Para guru menuntut Pemda maupun Baznas memberikan perhatian seperti pada guru-guru lainnya.

Ketua Himpaudi Lombok Timur Usman mengatakan selama para guru PAUD memenuhi kewajiban mengajarnya, namun hak-hak yang diterimanya jauh dari kata layak.

“Selama ini tidak ada, mereka mengharapkan dari dana operasional,” kata usman.

Dia menyebut tidak memungkinkan memberlakukan iuran kepada wali murid terutama letak PAUD tersebut berada di desa-desa ataupun dusun.

“Kalau ada iuran bisa diberlakukan di kota-kota besar mungkin iya, tapi kalau di repok-repok tidak mungkin, kalau mereka minta iuran kata mereka SD aja gratis,” ujarnya.

Usman mengaku kasihan melihat para guru PAUD yang jauh dari kata sejahtera. 

Dia memberi contoh, semisal dalam setahun pencairan dana operasional Rp 12 juta dan guru sebanyak lima orang dalam satuan PAUD, maka akan menerima sekitar Rp 500 ribu, setelah dibagi dalam kebutuhan operasional sekolah.

“Dapat Rp 500 (ribu), harga aja gak bisa balik, apalagi untuk lain. Mereka ini puluhan tahun ngabdi tapi tidak dapat apa-apa,” keluhnya.

Dia berharap para guru PAUD ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan Baznas memberikan perhatian dari program kesejahteraan guru, meski masih terbatas untuk guru SD dan SMP swasta.

“Kami berharap adanya perhatian dan jangan dianaktirikan,” harapnya.

Adanya keadilan dan perhatian ini diharapkan dapat memberikan perhatian dari para pemangku kebijakan, melalui skema pemberian insentif secara bergilir.

“Karena jumlah guru PAUD 5.172,  mungkin bisa bergilir secara bergilir karena guru PAUD itu tidak ada yang honor dari pemerintah, mereka itu sukarelawan,” pungkasnya.

(*)