Hiswana Migas NTB Ungkap Modus Pengecer Gas Nakal: Kumpulkan Stok, Naikkan Harga

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Nusa Tenggara Barat (Hiswana Migas NTB), Dwi Aquareza Nurahman, mengungkapkan adanya praktik culas di lapangan yang dilakukan oleh para pengecer gas LPG.

Menurut Dwi, para pengecer ini bisa dengan mudah menaikkan harga jual gas dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp18 ribu per tabung.

Hal ini disebabkan karena pengecer membeli gas dengan cara berkeliling ke banyak pangkalan, sehingga tidak bisa ditindak oleh pemerintah.

“Mungkin bisa jadi (kesulitan memperoleh Gas LPG) saat ini itu berasal dari pengecer. Sekarang pengecer ini kita agak susah untuk kontrol. Karena dia bisa jadi dengan satu mobil keliling. Beli di pangkalan cuma dua, tapi didapat dari sejumlah pangkalan yang tempat mereka beli,” ucap Dwi, Rabu (17/9/2025).

Ia menjelaskan, pangkalan LPG di NTB tersebar di banyak titik. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengecer untuk membeli dari beberapa pangkalan dalam jumlah kecil, namun kemudian dikumpulkan dalam satu mobil dan dijual kembali ke masyarakat.

“Jadi, terkumpul lah satu mobil, itu yang dibawa, dan secara aturan memang masih boleh. Bisa dia (pengecer) beli di satu pangkalan, maksimal dua mungkin masih boleh. Tapi kalau dia keliling, kan banyak yang dia dapatkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dwi menuturkan baik Hiswana Migas NTB maupun Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk menindak pengecer. Keduanya hanya berperan sebagai operator penyalur gas yang ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pertamina juga sama seperti kami, operator. Jika diberikan barang sekian, ya sekian yang disalurkan. Jadi ini dari kementerian langsung yang menentukan penambahan kuota dan tidaknya,” katanya.

Dwi juga menyampaikan kuota gas LPG di NTB saat ini sebenarnya masih tergolong aman, sehingga tidak bisa disebut mengalami kelangkaan. Namun, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan gas sulit diperoleh oleh masyarakat.

Salah satunya adalah tingginya permintaan dari kalangan mahasiswa atau masyarakat luar daerah yang tinggal di rumah kos, yang tidak masuk dalam penghitungan kuota resmi.

“Sekarang yang jarang sekali masuk hitungan adalah anak-anak yang kuliah. Sudah mulai kuliah, kos-kosang sudah mulai aktif. Itu sudah mulai belanja bang. Nah jadi itu juga salah satu yang menyerap (kuota gas), dan kenapa tidak masuk dalam hitungan, karena mereka kan nomaden sifatnya,” jelasnya.

“Anak-anak mungkin dari Sumbawa, dari Bima, tapi tinggal di sini, beli gas di sini. Itu tidak masuk hitungan. Jadi kuotanya tidak diajukan,” sambungnya.

Selain itu, momen perayaan keagamaan seperti Maulid Nabi juga turut memengaruhi lonjakan penggunaan gas di masyarakat.

Meski demikian, pihaknya telah mengajukan tambahan kuota gas LPG kepada Kementerian ESDM. Namun, pada saat bersamaan, jatah kuota untuk NTB justru mengalami pengurangan hingga 1,5 persen.

“Makanya sekarang kita minta untuk pengajuan lagi ke Dirjen Migas, ke pemerintah untuk ada extra dropping. Karena kan memang dari kuota yang tahun lalu sudah kurang,” pungkasnya.