Tanggapi Kasus Keracunan MBG, Pemda Lotim Siapkan 3 Dapur Umum Dekat Sasaran

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM – Banyaknya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur membuat pemerintah daerah mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan menyiapkan tiga dapur umum yang akan dikelola langsung oleh Pemkab Lombok Timur.

Langkah ini disebutkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, sebagai upaya untuk mempercepat proses pendistribusian makanan MBG, mengingat Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak di Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Memang sifatnya (keracunan MBG) kasuistis, ini juga menjadi pelajaran bagi dapur yang lain. Apabila ada yang kena masalah, tentu masalahnya akan dianalisa dan dievaluasi untuk menjadi pembelajaran supaya tidak terulang di dapur-dapur yang lain,” ucap Juaini menjawab TribunLombok.com, saat ditemui di Mataram, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, masalah utama terletak pada waktu distribusi yang terlalu lama, sehingga menimbulkan potensi makanan tidak layak konsumsi saat tiba di sekolah. Oleh karena itu, pihaknya akan membangun tiga dapur untuk program MBG yang dikelola pemerintah daerah.

“Mungkin nanti diuji coba. Memang idealnya, supaya dapur itu tidak terlalu berjauhan dengan sasarannya. Inilah yang sekarang kembali diatur supaya tidak terlalu lama rentang waktu sejak diproses, dimasak, sampai disajikan. Jalan keluarnya hanya itu (menambah dapur),” kata dia.

Ketiga dapur tersebut rencananya akan ditempatkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti Suela, Pringgabaya, dan Jerowaru.

Disadarinya, penambahan juga dilakukan dikarenakan juga masih banyak sekolah belum mendapatkan layanan MBG. kisarannya baru di antara 30-an persen. 

“Dan ini (Program MBG) masih banyak kekurangannya,” katanya.

Disadarinya juga, saat ini banyak dapur yang juga sedang meminta permohonan untuk menjadi penyedia MBG, akan tetapi pihaknya juga saat ini sedang berkordinasi dengan Badan Gizi Nasional.

“Di kami (Kabupaten Lombok Timur) tinggal sembilan dapur yang menunggu operasi. Pak Bupati juga terus mendorong supaya yang sudah mengajukan permohonan itu segera izin operasionalnya diterbitkan,” pungkasnya.