Berapa Kenaikan UMP 2026? Persentasenya Tidak Sama di Seluruh Provinsi

Tayang: Jumat, 21 November 2025 15:40 WITA

Editor: Wahyu Widiyantoro

Berapa Kenaikan UMP 2026? Persentasenya Tidak Sama di Seluruh Provinsi

Tribunnews/Jeprima

UMP 2026 - Pegawai menghitung mata uang rupiah. Adapun penetapan kenaikan UMP 2026 akan diputuskan kepala daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan variabel yang sudah ditentukan.

Ringkasan Berita:

Kenaikan UMP 2026 tidak ditetapkan secara terpusat

UMP 2026 akan diputuskan kepala daerah

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada November 2025 ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa kenaikan UMP 2026 tidak ditetapkan secara terpusat.

Adapun penetapan kenaikan UMP 2026 akan diputuskan kepala daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan variabel yang sudah ditentukan.

Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada intinya memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengkaji besaran kenaikan UMP untuk selanjutkan ditetapkan gubernur.

Besaran kenaikan UMP setiap provinsi dan kabupaten/kota akan berbeda tergantung dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

“Jadi tidak dalam satu angka karena dalam satu angka berarti disparitasnya tetap terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Skema penentuan besaran UMP itu sampai saat ini masih digodok guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan keniakan upah juga memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Berdasar pada PP yang ditandatangani presiden, maka tidak ada kewajiban untuk mengumumkan kenaikan UMP tanggal tertentu.

“Jadi tidak ada terikat dengan tanggal harus berapa tadi? 21 November,” tandas Yassierli.

Sebagai pengingat, UMP 2025 naik 6,5 persen sementara untuk UMP 2026 belum akan ditetapkan pada Jumat 21 November 2025.