Ditolak Warga dan Mahasiswa, Sekolah Garuda Batal Dibangun di Kebun Raya Lemor

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Rencana pembangunan Sekolah Garuda di Kebun Raya Lemor (KRL), Desa Suela, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya dibatalkan menyusul penolakan keras dari warga dan mahasiswa.

Meskipun pembangunan di KRL batal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memastikan akan mencari lokasi lain untuk membangun sekolah unggulan tersebut.

"Kita usulkan di kawasan Menanga Baris Kecamatan Pringgabaya dengan luas lahan sekitar 30 hektar," jelas Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin (disebut juga "Iron" dalam laporan) pada Rabu (8/10/2025).

Bupati Iron menjelaskan, pembatalan pembangunan Sekolah Garuda di KRL diputuskan setelah pihaknya mendengar banyaknya masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan penolakan dari mahasiswa.

"Kami sudah laporkan ke Kementerian terkait, karena lahan yang ada di Lemor, sejak awal itu memang sebagai kebun raya, dan di sana juga berdekatan dengan sumber mata air meskipun lokasinya di seberang jalan raya," katanya.

Iron mengapresiasi kritikan dan masukan yang dilontarkan kepadanya dari para tokoh masyarakat dan mahasiswa terkait lokasi pembangunan Sekolah Garuda. Menurutnya, hal tersebut wajar. Saat ini, ia telah meminta lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Lombok Timur.

"Masyarakat wajar memberikan masukan, demo dari mahasiswa juga itu bagus sebagai kritikan kepada kami, sehingga saya telah meminta lahan ke Pemprov untuk lokasi pembangunan sekolah unggulan ini, dan sudah diberikan saat ini masih dalam proses," terang Iron.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gumi Patuh Karya menolak rencana pembangunan SMA Garuda Nusantara di KRL. Mereka khawatir pembangunan tersebut akan mengancam ekosistem kawasan hutan lindung.

Penolakan tersebut disampaikan mahasiswa saat audiensi bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.

"Apapun skema yang ditawarkan oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur), kami tetap menolak," ujar Azhar Pawadi, salah satu perwakilan aliansi mahasiswa di gedung DPRD Lombok Timur.

Azhar membeberkan alasan penolakan pembangunan SMA Garuda Nusantara di KRL. Menurutnya, kebun raya tersebut selama ini dimanfaatkan untuk rekreasi, pendidikan, penelitian, hingga konservasi.

Ia menjelaskan bahwa KRL sendiri dibagi menjadi dua zonasi, yakni kawasan insitu (termasuk hutan lindung) dan eksitu (diperuntukkan sebagai tempat rekreasi, pendidikan, maupun konservasi).

Azhar menegaskan, para mahasiswa dan pemuda di daerah itu tidak pernah menolak pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah unggulan.

"Kami hanya menolak lokasi pembangunan sekolah unggulan di KRL," tutupnya.