Kelangkaan Gas LPG di Lombok Barat
Pemprov NTB Sebut Kelangkaan Gas LPG di Lombok Barat Hanya Lonjakan Sementara Akibat Maulid
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati menjelaskan, pihaknya sudah koordinasi dengan Pertamina
“Ini karena kelangkaan dan kita belum bisa masak dari pagi, tapi seolah perusahaan yang juga berada di Beremi ini seolah tak peduli,” ucap Asmuni mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui TribunLombok.com, Selasa (16/9/2025).
Ia menyebut, kelangkaan gas LPG 3 kilogram juga berdampak pada naiknya harga jual di pasaran.
Warga bahkan harus membeli gas dari luar desa dengan harga tinggi, yakni Rp35 ribu per tabung. Padahal, harga pasaran normal berada di kisaran Rp20 ribu.
Menurutnya, para agen LPG yang ada di Dusun Beremi juga tidak menunjukkan kepedulian terhadap kesulitan warga.
Disebutkan, masyarakat sering kali mendapatkan penolakan saat hendak membeli gas dari agen. Mereka menduga para agen tersebut sudah memiliki pembeli tetap dari luar desa.
“Ada agennya, cuman kita tidak bisa beli, mereka malah menjualnya ke masyarakat di luar desa. Kalau kita beli bahkan sering kali ditolak,” tegasnya.
Kondisi ini akhirnya memaksa masyarakat bertindak langsung dengan mendatangi kantor PT LME, sebagai distributor utama.
“Ini masalah perut, kita sudah berapa hari ini tidak makan gara-gara nggak ada gas,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Ibu Ramni yang juga merupakan warga Beremi, mengaku sebagai ibu rumah tangga, ia sangat membutuhkan gas untuk memasak bagi keluarganya.
Namun, kelangkaan ini membuatnya merasa terzalimi oleh perusahaan distributor, yang ironisnya justru berada di wilayah mereka sendiri.
Karena ditolak agen, ia bahkan harus keluar desa hingga ke Mataram untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram.
“Kita cari ke sana ke mari, bahkan sampai kita ke Mataram saking langkanya. Ada sih ada (di agen), namun kita ditolak,” ungkapnya.
Ia berharap, kesulitan masyarakat bisa didengar oleh pemerintah, dan meminta perusahaan untuk bertindak tegas terhadap agen-agen yang disinyalir mempersulit warga.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.