Demo PPS
Polda NTB Tegaskan Massa Tak Boleh Blokir Jalan dan Pelabuhan saat Demo PPS
Polda NTB menyiapkan pengamanan untuk aksi unjuk rasa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Laelatunniam
Ringkasan Berita:
- Polda NTB menyiapkan pengamanan untuk aksi unjuk rasa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan berlangsung di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Polisi menegaskan tidak boleh ada pemblokiran jalan maupun pelabuhan, karena pelabuhan merupakan objek vital nasional dan fasilitas umum yang harus tetap beroperasi.
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema pengamanan saat aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Selasa (2/6/2026) besok.
"Kapolres KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) sudah menyiapkan pengamanan, nanti seperti apa pengamanannya kami sampaikan," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid.
Namun, Kholid mengingatkan aksi ini tidak boleh ada pemblokiran jalan maupun pelabuhan, mengingat hal tersebut merupakan objek vital nasional yang harus tetap beroperasi.
"Itu termasuk objek vital nasional, tidak boleh ada penutupan, harus tetap berjalan. Itu juga fasilitas umum untuk masyarakat, tidak boleh ditutup," tegasnya.
Menyikapi kabar aksi besar-besaran yang akan dilakukan masyarakat Pulau Sumbawa dan kabar adanya penutupan pelabuhan, masyarakat memadati Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Poto Tano untuk segera menyeberang.
Bahkan, berdasarkan pantauan di Pelabuhan Kayangan, antrean panjang terjadi sejak malam hingga siang hari. Hal ini dilakukan karena masyarakat khawatir jika penyeberangan dilakukan besok, pelabuhan akan ditutup.
Salah seorang penumpang, Jaelani, mengaku sengaja melakukan perjalanan sehari lebih awal untuk menghindari kemacetan yang diperkirakan terjadi di Pelabuhan Poto Tano saat demonstrasi berlangsung.
"Lebih baik hari ini saya nyebrang daripada besok lebih macet karena ada demo di Tano kayak tahun lalu itu," kata Jaelani saat ditemui di Pelabuhan Kayangan, Senin (1/6/2026).
Menurut Jaelani, informasi mengenai rencana aksi tersebut diperolehnya melalui media sosial. Meski harus menunggu berjam-jam di pelabuhan, ia menilai menyeberang lebih awal merupakan pilihan yang lebih baik.
| Tak Ada Tanda DOB Dibuka, Aliansi PPS: Wamendagri Harus Lihat Gerakan Rakyat |
|
|---|
| Tanggapi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Wamendagri Bima Arya: Moratorium DOB Belum Ada |
|
|---|
| Tokoh Sumbawa Badrul Munir Sebut Pembentukan PPS Tahap Pemuktahiran Data SDM dan Infrastruktur |
|
|---|
| Dampak Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Ekonomi hingga Pembentukan Kabupaten Baru |
|
|---|
| Demo Pembentukan Provinsi Sumbawa, Polres Sumbawa Barat Minta Bacup Polda NTB |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Kabid-Humas-Polda-NTB-Kombes-Pol-Mohammad-KholidSoal-PPS.jpg)