Muzihir Pertanyakan Keabsahan Pembatalan SK PPP NTB

Ringkasan Berita:

• Ketua DPW PPP NTB, H. Muzihir, mempertanyakan keabsahan surat pembatalan SK kepengurusan PPP NTB periode 2026–2031 yang hanya ditandatangani Sekjen.
• Muzihir menilai pembatalan SK tersebut tidak sah karena seharusnya ditandatangani ketua umum dan Sekjen, bukan hanya berupa memo.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muzihir menanggapi terkait dengan surat pembatalan SK kepengurusan periode 2026–2031.

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Taj Yasin Maimoen, tertanggal 10 Mei 2026 nomor 011/Ex/DPP/V/2026.

Muzihir mengatakan surat tersebut hanya ditandatangani oleh Sekjen saja, sehingga ia mempertanyakan terkait dengan keabsahan surat pencabutan SK kepengurusan DPW PPP NTB yang saat ini dipimpinnya bersama dengan Sitti Ari sebagai sekretaris.

"Keabsahan sebuah surat harus ditandatangani oleh ketua umum, itu model memo kalau surat harus ditandatangani oleh ketua dan sekjen," kata Muzihir, Kamis (21/5/2026).

Muzihir justru mempertanyakan kapasitas seorang Sekjen yang membatalkan SK yang dibuat oleh ketua umum. Terlebih pembatalan tersebut menurutnya hanya berbentuk memo.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) NTB ini bahkan mengatakan dalam waktu dekat akan ada pelantikan pengurus besar-besaran, termasuk jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-NTB.

"Semua baru (kepengurusan), memo itu sudah lama, orang di KPU sudah ada nama Sitti Ari sebagai sekretaris," kata Muzihir.

Sebagai informasi, PPP NTB menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Desember 2025, kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum PPP Mardiono. Berdasarkan hasil Muswil, Muzihir terpilih sebagai ketua tim formatur bersama beberapa anggota lainnya.

Mereka bertugas menyusun kepengurusan PPP NTB selama lima tahun ke depan, hasilnya Muzihir kembali terpilih memimpin partai Ka'bah itu didampingi Sitti Ari.