Seluruh Pemda di NTB Wajib Meningkatkan Keamanan Siber!

Ringkasan Berita:

• Diskominfotik Provinsi NTB menggelar rakor keamanan siber dengan Pemda se-NTB.
• Baru lima pemda di NTB yang memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT).
• Rata-rata indeks keamanan informasi di NTB berada di angka 4,196 (Kategori Baik)

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Transformasi digital pemerintah membawa implikasi langsung terhadap kompleksitas keamanan siber. Karena itu, sistem digital yang aman merupakan fondasi utama untuk mewujudkan NTB Smart Government.

Hal tersebut disampaikan ​Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Dr H Ahsanul Khalik saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Persandian se-Provinsi NTB bertema "Penguatan Peran Persandian dan Keamanan Informasi Menuju NTB Smart Government" di Same Hotel Rembiga, Mataram, Senin (2/2/2026).

​"Sistem pengamanan informasi harus terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan. Di sinilah peran krusial bidang persandian sebagai garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas data pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Dr Aka ini.

Ia menekankan, kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia.

"Bukan hanya sistemnya yang harus bagus, tapi integritas manusianya juga. Jika SDM tidak memiliki integritas, maka keamanan sistem yang kita bangun akan sia-sia," tegasnya.

​Terkait kondisi di lapangan, Dr Aka menyoroti pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) yang belum merata. Saat ini, baru lima kabupaten/kota di NTB yang memiliki tim tersebut, namun belum sepenuhnya teregistrasi. 

Ia menargetkan tahun 2026, seluruh 10 kabupaten/kota di NTB sudah memiliki tim yang terdaftar resmi.

​"Kami di provinsi siap memfasilitasi koordinasi dengan Komdigi maupun BSSN. Kita ingin membangun ekosistem digital di NTB dengan satu suara dan satu langkah, sesuai arahan Pak Gubernur untuk bergerak bersama menghadapi persoalan siber," tambahnya.

Baca juga: Maraknya Ponsel Birokat di Lombok Timur Diretas, BSSN Latih Keamanan Siber

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, yang hadir secara daring, mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di NTB untuk mewaspadai maraknya penyalahgunaan data pribadi yang kerap terjadi dalam sistem pemerintahan.

​"Makin banyak penggunaan data pribadi dalam aplikasi pemerintah, makin besar pula risiko penyalahgunaannya. Kita tidak ingin insiden kebocoran data pelamar kerja yang sempat viral di level nasional terjadi di NTB. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama sepanjang 2026," tegas Danang.
​
​Dalam pemaparannya, Danang menjelaskan transisi besar yang akan dihadapi Pemda tahun ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan mulai beralih menuju Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI). Meski berganti nama, seluruh indikator keamanan informasi dari standar sebelumnya tetap akan menjadi acuan utama.

Rencana Aksi 2026

​Untuk meningkatkan indeks tersebut di seluruh NTB, terdapat tiga poin fokus yang akan dilakukan sepanjang 2026:

1. ​Peningkatan Kematangan Kebijakan 

Saat ini, rata-rata indeks keamanan informasi di NTB berada di angka 4,196 (Kategori Baik). Namun, penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di tingkat kabupaten/kota masih bervariatif, dengan beberapa daerah masih berada di level 1.

2. ​Audit Keamanan Informasi 

Ini menjadi rapor merah yang harus diperbaiki. Rata-rata nilai pelaksanaan audit keamanan di NTB masih di angka 1,7. BSSN mendorong Diskominfotik Provinsi untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas) dengan melakukan audit langsung ke Kabupaten/Kota.