Kota Mataram Defisit Rp270 M, Mohan Roliskana Jamin Kebutuhan Publik Tetap Jadi Prioritas

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM – Setelah menghadapi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp270 miliar setara 18 persen dari total anggaran. Akibatnya, APBD Kota Mataram tahun 2025 menurun dari Rp1,1 triliun menjadi sekitar Rp900 miliar.

Namun, di tengah kekurangan anggaran tersebut, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan bahwa layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan publik akan tetap menjadi prioritas utama yang harus berjalan normal.

Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi sektor kesehatan, pendidikan, utilitas (lampu jalan), dan pengelolaan sampah. 

Mohan Roliskana mengakui bahwa pemotongan TKD yang sangat signifikan ini memukul seluruh daerah dan memaksa Pemda menggunakan fiskal secara cermat.

“Untuk itu, mau tidak mau kita pemerintah daerah harus menggunakan fiskal secara rasional dan efisien,” ucap Mohan saat ditemui TribunLombok.com, Jumat (10/9/2025).

Dengan sebagian besar anggaran yang terserap untuk belanja pegawai, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur memang menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, Mohan menyatakan fokus pada kelanjutan pembangunan yang sudah berjalan.

“Fokus utama saat ini adalah melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan dan menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti pembukaan jalan baru untuk mengurai kemacetan di Pagutan,” kata Mohan. 

Mohan memastikan daerah dirasa penting untuk adaptasi terhadap kebijakan pusat dan fokus pada pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan sejak awal.

“Kita saat ini fokus dulu ke program yang sudah dirancang sejak awal, baik yang bersifat lanjutan maupun yang sempat tertunda,” demikian Mohan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyebutkan, dengan terjadinya pemotongan TKD, saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu harapan agar APBD Kota Mataram tetap stabil. Dimana target PAD Kota Mataram sekira Rp600 miliar.

"PAD sekitar Rp631 miliar, jika ditambah dengan dana TKD APBD Kota Mataram berjumlah Rp1,5 triliun,"sebutnya.

Alwan berharap, pemotongan yang terjadi pada dana TKD ini dikembalikan ke daerah dalam bentuk program pusat yang lain. Seperti proyek pengadaan jalan, jembatan, dan lainnya.

“Mudahan dana transfer ini di kembalikan tapi mungkin dengan kegiatan yang lain seperti proyek jalan dan jembatan, itu proyek pusat dan mudahan ini kita belum tau skema pusat seperti apa,” kata Alwan.

Di samping itu Alwan meyakini, jika pemotongan dana TKD ini akan kembali dalam bentuk program non fisik yang lain, diantaranya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pembagian beras, minyak dan lain sebagainya.

“Ini kan bagian program nasional. Ya kita maklumi dan kita harapkan program nasional masuk ke Kota Mataram dalam kegiatan fisik dan non fisik,” pungkasnya.