TRIBUNLOMBOK.COM, DOMPU - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Dompu mengungkapkan aspirasinya dalam Roadshow isu Pilgub NTB 2024 Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Senin (24/6/2024).

Ketua APKLI Kabupaten Dompu Supriadin berharap Pemkab Dompu lebih aktif menggelar dialog dengan para PKL dalam rangka perbaikan tata kelola.

"Ada informasi atau rencana penertiban bagi para PKL. Pemkab Dompu perlu menyiapkan langkah antisipatif, minimal ada langkah atau solusi yang sudah sudah disiapkan jika rencana tersebut dilakukan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar Pemkab Dompu lebih banyak memberikan pembinaan, pelatihan kepada para PKL.

"Ini sepertinya yang perlu diperbanyak. Pelatihan, pembinaan kepada PKL, misalnya juga pemberian bantuan baik alat seperti gerobak dan tentunya modal," bebernya.

Baca juga: PKL di Sumbawa Barat Berharap Kemudahan Akses Permodalan Hingga Penataan Berkelanjutan

Supriadin menyinggung keberadaan PKL yang turut serta melestarikan kuliner khas Dompu seperti Timbu, Dahi, Karencu, Manggemada, Pangaha Balu, Ponte Hala, Karampi, Le'de, dan Saronco Peke.

Supriadin mendorong Pemkab Dompu agar lebih serius memperhatikan para PKL yang menjual makanan khas Dompu.

Makanan khas tersebut juga menurutnya perlu terus diperluas agar masyarakat luar mengetahui 'kekayaan kuliner' Dompu.

Seorang PKL Abi Abrian mengungkap minimnya bantuan permodalan kepada para PKL.

"Ini yang mau kita coba bangun komitmen dengan calon kepala daerah. Sering kami juga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman," paparnya.

Selain itu, Abi juga menyoroti penataan pasar di Dompu.

Baca juga: PKL di Pulau Sumbawa Diberi Ruang Aspirasi Jelang Pilgub NTB 2024

"Masalah lain kita juga adalah pasar. Pasar ini sejujurnya harus lebih ditata. Sering bikin macet," bebernya.

Demikian juga dengan isu kenaikan harga bahan baku yang turut mempengaruhi harga jual.

Padahal, PKL memiliki keunggulan dengan harga dagangannya yang ramah di kantong.

Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto mengatakan PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.