Ketua DPRD Lombok Tengah: 27 Ranperda akan Dibahas pada Tahun 2024

Penulis: Sinto
Editor: Endra Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid memberikan penjelasan terkait pembahasan 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) pada tahun 2024.

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Dewan Perwakilan Rakat Daerah  (DPRD) Lombok Tengah merencanakan bakal membahas sebanyak 27 rancangan peraturan daerah (ranperda) pada tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid kepada Tribun Lombok saat ditemui di Praya, Senin (22/1/2024).

Dikatakan politisi Gerindra ini, dari DPRD sendiri ada empat ranperda, pemerintah daerah sebanyak 20 ranperda, dan ada tiga ranperda akumulatif terkait tentang pertanggungjawaban APBD.

Baca juga: DPRD Lombok Tengah Susun Ranperda Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang

"Yang 20 ranperda oleh eksekutif termasuk didalamnya terkait ranperda tentang pemekaran desa. Ada 14 desa kalau tidak salah yang akan kita mekarkan," beber Tauhid.

Pria kelahiran 14 Maret 1965 ini berharap agar semua ranperda yang diusulkan pada tahun 2024 bisa diselesaikan.

Pihaknya juga telah mempersiapkan anggaran terutama untuk ranperda yang diusulkan oleh DPRD Lombok Tengah.

M Tauhid mengungkapkan, ranperda mengenai pemekaran desa ini menjadi prioritas DPRD.

"Apabila sekarang pemerintah daerah mengajukan materi-materi terkait ranperda tersebut kita siap akan membahasnya. Apapun ranperda yang diusulkan oleh pemerintah itu," jelas pria asal Desa Kopang Rembiga tersebut.

Lebih lanjut M Tauhid menjelaskan, setiap ranperda harus memiliki naskah akademik, pembahasan DPRD dan eksternal dan pengharmonisasian ke Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Pemkab Lombok Tengah Raih Pelayanan Publik Kategori Puas Berdasarkan Survei PuSDeK UIN Mataram

Selanjutnya ada pula fasilitasi gubernur yang cukup memakan waktu karena prosesnya agak lambat.

"Ada faktor eksternal juga yang sedikit membuat kita agak terlambat untuk mengimplementasikan sebuah ranperda itu," imbuh M Tauhid.

M Tauhid menyebutkan, pembuatan ranperda pada tahun 2023 cukup memuaskan. Cuma ada beberapa ranperda yang belum diselesaikan.

Selain pembahasan ranperda, seluruh anggota dewan juga dijadwalkan akan melakukan reses pada 29 Januari sampai 5 Februari 2024.

(*)

Berita Terkini