Baca tanpa iklan
Skemanya adalah, nanti anggaran yang berasal dari pusat tidak harus ditunggu lama masuk ke kas daerah terlebih dahulu, namun bisa digunakan dan di talangi terlebih dahulu oleh pihak dari Bank NTB Syariah.
"Kalau dulu kan awal-awal tahun itu kegiatan kita tunda-tunda karena uang belum ada, sekarang ini dengan sistem kartu kredit pemerintah daerah ini maka di awal tahun kita bisa ber kegiatan," tegas Juaini.
Disamping dua program prioritas diatas, terdapat pula PR yang harus dituntaskan, bahkan dengan segala keterbatasan, dari mulai penolakan hingga dengan masalah klasik yakni terkait persoalan anggaran.
Sebut saja, hingga dengan saat ini satu program yang masih belum bisa berjalan yakni adalah SPAM Pantai Selatan karena beragam penolakan.
Baca juga: Pemda Lombok Timur Komitmen Tindak Tegas Penambang Tak Taat Aturan di Tahun 2024
Meski begitu, Juaini meyakini penolakan pada suatu pembangunan adalah hal biasa. Namun, ia mengaku akan sangat menyayangkan apabila proyek pengambilan air sungai untuk dijadikan air minum bagi warga Lombok Timur bagian selatan itu batal imbas penolakan
Apalagi, proyek tersebut tidak akan merugikan keuangan daerah, dikarenakan didanai oleh Pemerintah Pusat dengan anggaran Rp120 miliar.
"Apabila sampai batal, Pemda Lombok Timur akan dapat penalti dari Pusat, berupa merosotnya kucuran dana dari pusat," jelasnya.
Perjuangan memimpin Lombok Timur baru dimulai, dan masih banyak lagi PR yang harus dituntaskan, disamping menggenjot 2 program prioritas utama dari orang nomor 1 di Lombok Timur itu.
Tahun 2023 telah berganti dengan masuknya tahun baru 2024, kedepan akan banyak lagi tantangan yang akan dihadapi Juaini dalam menyukseskan periode kepemimpinannya yang bahkan kurang dari 2 tahun.
Ditambah persoalan politik dengan bergulirnya kontestasi elektoral pada 14 Februari 2024 mendatang, tentu akan menjadi ujian utama Juaini taofik membawa perubahan bagi daerah dengan selogan Patuh Karya itu.
(*)