“(Partai) PPP tidak melarang, tidak juga menyuruh, tergantung kesadaran masing-masing,” kata pria yang juga ketua DPW PPP NTB itu pada Kamis (16/3/2023).

Semuanya kembali ke masing-masing anggota dewan. Apakah akan ikut kunjungan ke luar negeri atau tidak.

Ia mencontohkan seperti dirinya yang tidak pernah ikut kunker ke luar negeri selama jadi anggota dewan.

“Seumur 15 tahun saya di dewan tidak pernah saya ikut,” ujarnya.

Namun demikian, bukan berarti ia anti pada kegiatan tersebut. Kegiatan kunker ke luar negeri setelah Ramadan itu misalnya, masih dipertimbangkan apakah akan ikut atau tidak.

“Insya Allah, belum kita lihat (apakah akan pergi atau tidak),” ujarnya.

Namun pada prinsipnya ia kembali menegaskan tidak ada larangan bagi anggota dewan yang mau pergi dan tidak.

Bila nanti agenda itu mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka tidak ada alasan untuk tidak dijalankan.

Sementara terkait pihak yang kontra pada kegiatan kunker itu, hal itu sebagai dinamika pro-kontra yang biasa saja.

Bahkan tidak hanya pada program kunker, program lain juga pasti terjadi pro-kontra.

“Riak-riak saja, ndak berpengaruh,” tepisnya.

Terkait anggaran kunker yang disebut Muzihir berkisar Rp 3,6 miliar itu, sebaiknya untuk kebutuhan yang lain ia tegas tidak setuju.

Menurutnya anggaran itu sudah jelas porsinya, demikian juga untuk kegiatan yang lain.

“Anggaran pendidikan sudah ada, (bansos) juga sudah ada, (kunker) itu kan anggarannya sudah jelas, iya (Rp 3,6 miliar),” ujarnya.

Karenanya, pihak yang skeptis terhadap rencana kunker ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Cuekin aja,” pendeknya.