Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Partai Demokrat NTB memberikan catatan khusus perihal pengerjaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2022.
Partai berlambang mercy itu mencatat sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran DAK Dikbud NTB 2022.
Sejak awal, sejumlah DAK Dikbud NTB menimbulkan persoalan yang berimplikasi terhadap keterlambatan pengerjaan hingga melewati batas waktu.
Melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Partai Demokrat NTB, partai yang dinakhodai Indra Jaya Usman itu membuka posko pengaduan DAK Dikbud NTB 2022.
Baca juga: Anggaran Dikbud Raib Rp110 Miliar, DPRD NTB Pertanyakan Komitmen Pemprov Atas Dana Pendidikan
Kepala Bidang BHPP Partai Demokrat NTB Imam Sofian menuturkan, pihaknya punya tanggung jawab moral kepada publik untuk mengawal kinerja pembangunan di NTB.
Pasalnya, pada Pilkada NTB 2018 silam, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah.
"Kami ingin mereviu kesesuaian antara janji dan realisasi dalam kinerja pembangunan yang dilakukan Zul-Rohmi selama kepeminpinannya, khususnya di tahun 2022 ini. Salah satu yang kami nilai perlu dievaluasi adalah program DAK Dikbud ini," katanya di Kantor DPD Demokrat NTB pada Jumat (30/12/2022).
Sebagaimana diketahui, kata Imam Sofian, aroma adanya kejanggalan pada program DAK Dikbud NTB 2022 ini telah mulai terkuak sejak pertangahan tahun 2022. Yakni beredarnya bukti transfer yang diduga merupakan 'fee' proyek pemerintah pusat tersebut.
Setelah itu, publik juga mencium adanya dugaan praktek monopoli dalam proses penentuan supplier DAK Dikbud NTB 2022.
Penentuan supplier tersebut, dinilai tidak relevan dengan semangat memberdayakan UMKM lokal yang berada di areal terdekat dengan sekolah.
Gonjang-ganjing tersebut, kata Imam Sofian, berdampak pada lambannya eksekusi program di lapangan.
"Belum lagi kita bicara soal mutu pengerjaan. Atas dasar beberapa persoalan itulah kami membuka posko pengaduan. Silakan bagi yang merasa dirugikan atau menilai ada yang salah dalam program DAK ini, segara dilaporkan," jelasnya.
Setelah laporan diterima, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan verfikasi atau survei langsung di lapangan.
Dalam tahapan tersebut, BHPP Partai Demokrat akan melibatkan para ahli di bidangnya. Salah satunya alumni Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) untuk memastikan spesifikasi program dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya pun menjamin identitas dari pelapor.