Anggaran Dikbud Raib Rp110 Miliar, DPRD NTB Pertanyakan Komitmen Pemprov Atas Dana Pendidikan

dalam rakor dengan Dikbud NTB dipaparkan bahwa anggaran Rp131 miliar itu akan dialokasikan untuk pengembangan sarana dan peningkatan kualitas SDM

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani saat ditemui di ruangannya pada Rabu, (23/11/2022). dalam rakor dengan Dikbud NTB dipaparkan bahwa anggaran Rp131 miliar itu akan dialokasikan untuk pengembangan sarana dan peningkatan kualitas SDM. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi V DPRD NTB yang salah satunya mengurus bidang pendidikan mempertanyakan perihal hilangnya anggaran Rp110 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.

Sebelumnya, dalam rancangan KUA PPAS APBD NTB 2023, Dikbud memperoleh kucuran anggaran sebesar Rp 131 miliar.

Namun, saat penetapan KUA PPAS APBD NTB 2023, angka tersebut berkurang sekitar Rp110 miliar.

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan alasan pemotongan anggaran tersebut.

Baca juga: Dikbud NTB Sebut Swakelola Tipe 1 DAK 2022 untuk Optimalkan Pekerja dan UMKM Lokal

Selaku mitra Dikbud Provinsi NTB, pihaknya mengaku tidak pernah diinformasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perihal pemotongan dan dialihkan kemana anggaran Rp110 miliar tersebut.

Awalnya, dalam rakor dengan Dikbud NTB dipaparkan bahwa anggaran Rp131 miliar itu akan dialokasikan mayoritas untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pelajar di NTB, dan mempersiapakan SDM unggul.

Angka Rp131 miliar yang akan dialokasikan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kepala dinas menyampaikan kepada kami bahwa anggaran itu dipotong 110 miliar oleh TAPD. Tentu kami selaku komisi yang bermitra dengan Dikbud mempertanyakan ini. Sejauh mana komitmen pemerintahan Zul-Rohmi ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita," katanya pada Rabu, (23/11/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berbicara membangun manusia, tetapi juga tentu harus diiringi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

"Kami pertanyakan kepada TAPD, sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban, kemana diarahkan 110 miliar, kami ingin meminta kejelasan itu," bebernya.

Hadrian mengatakan, dengan adanya pemotongan secara sepihak itu, program yang sudah disiapkan Dikbud NTB tidak akan dapat berjalan.

Program peningkatan pendidikan dinilainya penting dalam rangka menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu terpuruk.

Kemudian kondisi sarpras hari ini sekolah baik negeri maupun swasta di NTB yang masih belum layak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved