Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima, juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas predikat Wajar Tanpa Penilaian (WTP) selama 8 kali berturut-turut.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi dan diserahkan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan NTB Sudarmanto.
Penyerahan penghargaan ini, dilakukan di aula kantor Pemerintah Kota Bima, Selasa (18/10/2022).
Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Staf Ahli, Asisten, Kepala BPKAD Kota Bima dan seluruh FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Kepala Kominfotik Kota Bima, H Mahfud menyampaikan, banyak hal yang disampaikan wali kota dan juga perwakilan dari Kanwil Perbendaharaan NTB.
Baca juga: Mantan Ketua BPPD Loteng Resmi Ditahan Polda NTB Atas Kasus Penipuan Tiket MotoGP 2022
Ia melansir pernyataan wali kota, jika kepala daerah mengucapkan apresiasi dan terima kasih, kepada jajaran Pemerintah Kota Bima yang telah mampu mengelola keuangan dengan baik.
Meskipun dalam pengelolaan, masih ada titik temuan tapi mampu ditekan hingga nol.
Menurutnya, hal ini membuktikan dari tahun ke tahun tidak ada temuan-temuan yang diaudit oleh BPK.
"Alhamdulillah diperiode saya hampir empat tahun, semuanya bisa kita kembalikan ke kas negara sehingga tidak ada yang tertinggal dalam hasil yang direkomendasikan oleh BPK," kata Mahfud, mengutip pernyataan wali kota.
Wali kota berharap, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir di Kota Bima untuk terus memberikan arahan dan bimbingan.
Baca juga: Jadwal Kapal DLN Batu Layar Rabu 19 Oktober 2022 dari Surabaya ke Lombok
"Kedepan mohon arahan dan bimbingan sehingga Kota Bima dapat meraih WTP yang ke sembilan," harap wali kota.
Sementara itu, Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB Sudarmanto menyampaikan, kehadirannya di Kota Bima atas perintah Menteri Keuangan RI untuk menyerahkan langsung kepada kepala daerah.
"Piagam penghargaan beserta plakatnya untuk WTP yang ke delapa hampir mendekati 10 kali untuk Kota Bima," ungkap Sudarmanto, yang masih dilansir Kadis Kominfotik Kota Bima.
Kemenkeu RI lanjut Sudarmanto, sangat konsen dengan hal ini, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.